Reshuffle Kabinet Timbulkan Kesan Instabilitas Politik

Presiden Prabowo Subianto diingatkan agar memperhatikan stabilitas politik nasional ketika melakukan pergantian menteri di Kabinet Merah Putih.

Pengamat politik Citra Institute Efriza mengamati reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo harus memperhatikan aspek-aspek sosial, politik, dan ekonomi nasional.

"Terlalu seringnya reshuffle dalam waktu singkat juga dapat menimbulkan kesan ketidakstabilan dalam perencanaan kebijakan," ujar Efriza kepada RMOL di Jakarta, Sabtu, 20 September 2025.

Ia memperhatikan beberapa kali reshuffle Kabinet Merah Putih, bukan sekadar pada jabatan-jabatan menteri yang diganti melainkan ada deal politik dengan pihak tertentu.

"Semestinya pemerintah menyadari perlu berhati-hati agar publik tetap menilai langkah ini sebagai strategi memperkuat kinerja, bukan sekadar transaksi politik,' tuturnya.

Kekosongan jabatan menteri atau wakil menteri sempat terjadi, ketika Presiden Prabowo melakukan reshuffle pada 8 September 2025.

Sejumlah kursi menteri/wamen yang kosong antara lain Menteri BUMN usai ditinggal Erick Thohir yang mendapat tugas baru sebagai Menpora, serta Wamen Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang ditinggal Anggara Raka usai resmi diangkat menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah menggantikan Hasan Nasbi.

"Asumsi-asumsi negatif bisa menyembul ke permukaan karena sifat reshuffle yang bertahap dengan model mengosongkan posisi strategis kementerian tertentu," pungkas Efriza.