SPBU Swasta Sepakat Beli BBM dari Pertamina, Bahlil Jamin Fair

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pihak swasta pemilik SPBU sepakat untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) melalui kerja sama dengan Pertamina. 

Kesepakatan itu muncul setelah rapat bersama Pertamina, Vivo, dari Shell, BP dan AKR, yang digelar pada Jumat, 19 September 2025 setelah polemik stok BBM swasta kompak habis.

“Kami baru selesai rapat dengan teman-teman dari swasta dan Pertamina, menghasilkan empat hal. Yang pertama adalah mereka setuju dan memang harus setuju untuk beli di kolaborasi dengan Pertamina,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta.

Ia menjelaskan, teknis pembelian BBM akan berbasis base fuel atau produk dasar yang belum dicampur. Nantinya pencampuran dilakukan langsung di tangki SPBU masing-masing. 

“Jadi barangnya itu ibarat bikin teh. Tadi Dirjen saya menjelaskan, kalau yang awalnya itu Pertamina mau jual sudah jadi teh, tapi sekarang mereka bilang jangan teh katanya, air panas saja. Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing, tangki di SPBU masing-masing. Dan ini juga sudah disetujui, ini solusi,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah dan swasta juga sepakat menghadirkan joint surveyor untuk memastikan kualitas BBM. Surveyor tersebut akan disetujui bersama sebelum barang dikirim. 

“Agar tidak ada dusta di antara kita, menyangkut dengan kualitas, juga kita sepakati untuk melakukan dengan joint surveyor. Jadi barang belum berangkat, ada surveyor yang sama-sama disetujui di sana untuk dilakukan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan transparansi harga juga menjadi kesepakatan penting dalam rapat bersama tersebut.

“Pemerintah ingin, sekalipun Pertamina yang diberikan tugas, tetapi kita juga ingin harus fair. Nggak boleh ada yang dirugikan. Kita ingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli. Harus semua terbuka,” imbuhnya.

Menurutnya, mekanisme baru ini mulai berlaku segera, dengan rapat teknis lanjutan untuk mengatur stok dan distribusi. 

“Insya Allah paling lambat tujuh hari, barang sudah bisa masuk di Indonesia,” pungkasnya.