Berita

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Politik

Purbaya soal Defisit RAPBN 2026 Melebar: Nggak Usah Takut

KAMIS, 18 SEPTEMBER 2025 | 19:28 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan defisit yang dipatok melebar dalam RAPBN 2026 masih dalam batas aman.

Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, pemerintah sepakat mengerek defisit Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menjadi Rp689,1 triliun atau setara 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu lebih tinggi dibanding target awal Rp638,8 triliun atau 2,48 persen PDB.

“Itu nggak apa-apa, itu masih di bawah tiga persen, dan diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat,” kata Menkeu Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis 18 September 2025.


Ia meminta agar pasar tidak khawatir karena pemerintah tetap menjalankan pengelolaan fiskal dengan hati-hati. 

“Jadi nggak usah takut. Kita tetap hati-hati,” tambahnya.

Adapun dalam hasil rapat tersebut, pendapatan negara direvisi naik menjadi Rp3.153,6 triliun atau bertambah Rp5,9 triliun dari target semula Rp3.147,7 triliun. Sementara belanja negara meningkat menjadi Rp3.842,7 triliun atau naik Rp56,2 triliun dari rencana awal Rp3.786,5 triliun.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu menjelaskan, kenaikan defisit ini merupakan konsekuensi dari penambahan belanja. 

“Itu kan konsekuensi, tadi kan kita sudah menambah yang Rp43 triliun, lalu juga kita tambah sedikit di belanja pusatnya sehingga defisitnya melebar dari 2,48 menjadi 2,68 persen dari PDB,” kata Febrio.

Meski demikian, Febrio menilai pelebaran ini masih lebih rendah dibanding outlook 2025 yang dipatok 2,78 persen PDB. 

“Jadi ini justru sedikit menunjukkan lagi kehati-hatian pemerintah untuk kondisi fiskal. Tetapi kita melihat kebutuhan untuk pertumbuhan ekonomi dan juga baik di pusat maupun belanja di daerah itu tetap menjadi prioritas,” tandas Febrio.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya