Penerimaan Negara Naik tapi Defisit Melebar 2,68 Persen

Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merombak postur Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Perubahan postur usulan RAPBN tersebut telah disetujui dalam rapat kerja (raker). 

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah menjelaskan, perombakan RAPBN 2026 mencaKUP pendapatan negara, belanja negara hingga defisit.

"Penerimaan negara dari Rp3.147 triliun menjadi Rp3.153 triliun. Artinya ada kenaikan. Bahkan kenaikan itu terjadi bukan hanya cukai yang awalnya di Rp334 triliun menjadi Rp336 triliun," ujar Said di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 18 September 2025.

Kemudian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang awalnya Rp455 triliun menjadi Rp459,193 triliun. Said mengatakan, dengan belanja negara yang tinggi dari penerimaan maka RAPBN 2026 dirancang melebar defisitnya.

"Defisit yang awalnya diperkirakan 2,48 persen kita sepakati bersama pemerintah dan Badan Anggaran DPR menjadi 2,68 persen terhadap PDB. Artinya defisitnya menjadi yang awalnya Rp638,807 triliun menjadi Rp689,1 triliun," kata Said.

Lebih lanjut, Said mengatakan, transfer ke daerah (TKD) naik dari Rp649 triliun menjadi Rp693 triliun atau bertambah Rp43 triliun.

Selain itu, Said menjelaskan, dana otonomi khusus dirancang menjadi Rp851 miliar, dana istimewa Yogyakarta yang awalnya Rp500 miliar menjadi Rp1 triliun. Kemudian dana alokasi khusus non-fisik tunjangan profesi guru (TPG) bertambah Rp2 triliun.

"Penyesuaian menaikkan transfer ke daerah yang awalnya Rp649 triliun ditambah Rp43 triliun," demikian Said.