Peran Djamari Chaniago Hanya Mencatat Bukan Pemecat Prabowo

Usai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada 17 September 2025, nama Letnan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago kembali mencuat dalam perbincangan publik. 

Banyak pihak mengaitkan kiprahnya di masa lalu, terutama saat dirinya duduk di Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemberhentian Prabowo dari dinas militer pada 1998.

Tak sedikit yang menuding Djamari ikut “memecat” Prabowo. Namun narasi itu perlu diluruskan. Djamari sejatinya bukan pengambil keputusan, melainkan hanya sekretaris dalam sidang DKP. Tugas utamanya sebatas mencatat jalannya persidangan, bukan menentukan vonis.

Sebagai sekretaris, Djamari memang tahu betul dinamika yang terjadi di dalam ruang sidang DKP, termasuk manuver para jenderal senior kala itu. Ia menyaksikan bagaimana proses politik dan militer berkelindan, hingga keputusan dikeluarkan untuk memberhentikan Prabowo dari TNI.

Justru karena posisinya itu, Djamari menyimpan banyak catatan penting soal rekayasa yang mewarnai sidang DKP. Ia tahu siapa saja yang memainkan peran besar, mulai dari para jenderal senior hingga kalkulasi politik di lingkar kekuasaan saat itu. 

Nama-nama seperti Subagyo Hadi Siswoyo, Fachrul Razi, Yusuf Kartanegara, Arie J. Kumaat, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Agum Gumelar berada di pusaran keputusan strategis tersebut.

Kini, setelah resmi menjabat Menko Polkam di bawah Presiden Prabowo, isu lama itu kembali digoreng sebagian pihak. Namun fakta sejarah menunjukkan, peran Djamari lebih sebagai saksi mata internal, bukan aktor penentu.

Kehadirannya di kabinet Prabowo justru menegaskan Presiden tidak terjebak pada dendam masa lalu. Sebaliknya, Prabowo menunjukkan sikap besar dengan merangkul Djamari yang memahami dinamika TNI dari dalam, sekaligus memiliki pengalaman panjang di bidang keamanan.

Dengan posisi strategisnya kini, Djamari Chaniago diharapkan bisa memperkuat koordinasi politik, hukum, dan keamanan nasional di era pemerintahan baru. Bukan sekadar membenahi masa lalu, tapi memastikan masa depan bangsa lebih stabil dan berdaulat.