Berita

Anggota Badan Anggaran DPR RI Faujia Helga Br Tampubolon (Foto: Tangkapan Layar Video Faujia Helga)

Politik

Purbaya Didorong Implementasikan Kebijakan Ekonomi Era SBY

KAMIS, 18 SEPTEMBER 2025 | 16:03 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa didorong mengimplementasikan kebijakan ekonomi era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melibatkan sektor privat.

Hal ini dikatakan Anggota Badan Anggaran DPR RI Faujia Helga Br Tampubolon dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 18 September 2025.

“Kami berharap serangkaian kebijakan makro terkait APBN 2026 yang akan dijalankan dapat terimplementasi dengan baik, salah satunya menerapkan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu dengan melibatkan privat sektor,” kata Faujia.


Legislator dari Fraksi Demokrat DPR RI ini juga berharap adanya percepatan perbaikan fundamental ekonomi nasional di bawah kendali Purbaya Yudhi Sadewa sehingga kemudian mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 5,2 persen pada tahun 2026.

Faujia turut mendorong pemerintah agar segera membangun lapangan kerja untuk masyarakat agar daya beli kembali meningkat.

“(Serta) membuka investasi sehingga menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan," kata Faujia.

Selain itu, Faujia mengaku mendukung dan berkomitmen mengawal pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat.

“Kami komitmen dalam mengawal setiap kebijakan agar benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan,” tutup Faujia.



Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya