Berita

Logo AIPA (Foto: Instagram)

Dunia

Malaysia Gelar Sidang Umum AIPA ke-46, Dorong Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan ASEAN

KAMIS, 18 SEPTEMBER 2025 | 10:49 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Malaysia menjadi tuan rumah Sidang Umum ke-46 Majelis Antar-Parlemen ASEAN (AIPA GA) yang digelar pada 16 hingga 22 September 2025 di World Trade Centre, Kuala Lumpur.

Sidang ini mengusung tema “Parlemen di Garis Depan untuk Pertumbuhan Inklusif dan ASEAN Berkelanjutan”, dan mempertemukan para Ketua serta Anggota Parlemen dari sembilan parlemen anggota AIPA, 15 parlemen pengamat, 6 mitra pembangunan, dan 5 negara tamu. 

Berbagai isu strategis dibahas, mulai dari inklusi sosial, keberlanjutan lingkungan, ketahanan pangan, transformasi digital, hingga penguatan demokrasi di kawasan.


Melalui Sidang Umum AIPA ke-46, Malaysia ingin memastikan suara rakyat ASEAN terwakili dalam proses pengambilan keputusan, sejalan dengan ASEAN Vision 2045 dan tema ASEAN 2025 ‘Inklusivitas dan Keberlanjutan’.

"Pendekatan ini menegaskan bahwa diplomasi parlemen bukanlah upaya yang berdiri sendiri, melainkan komponen penting dalam menciptakan solusi baru bagi kemakmuran dan perdamaian regional," bunyi pernyataan yang dikutip redaksi Kamis, 18 September 2025.

Sebagai Presiden AIPA, Malaysia telah menetapkan lima bidang prioritas yang akan menjadi fokus utama sidang tahun ini, yakni ketahanan pangan, perubahan iklim, transformasi digital, pembangunan ekonomi yang inklusif, serta inklusi sosial dengan menekankan pemberdayaan kepemimpinan perempuan dan pemuda.

Bersamaan dengan Sidang Umum AIPA ke-46, Parlemen Malaysia juga akan menggelar Forum dan Pameran Now and Future 2025 di lokasi yang sama. 

Forum ini menjadi inisiatif perdana yang mempertemukan sektor swasta dan para pembuat kebijakan di ASEAN dalam satu wadah. 

Para pemimpin parlemen, menteri, perwakilan perusahaan, dan lembaga pembangunan dijadwalkan hadir untuk membahas masa depan ekonomi, keberlanjutan, digitalisasi, serta inklusi sosial di kawasan.

“Ini adalah kesempatan bagi dunia usaha untuk berdialog langsung dengan para legislator. Kami ingin membuka jalan agar kebijakan publik di ASEAN semakin responsif terhadap dinamika ekonomi dan sosial," tandas Johari.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya