Berita

Sekjen Partai Golkar Sarmuji (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

Golkar Belum Tahu Rencana Pemerintah Terkait Kementerian BUMN

KAMIS, 18 SEPTEMBER 2025 | 08:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diperkirakan akan melebur Kementerian BUMN, menyusul adanya lembaga baru yakni Danantara. Isu itu merebak setelah  kursi Kementerian BUMN kosong setelah ditinggal Erick Thohir yang telah diberi mandat menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga.

Sekretaris Partai Golkar Sarmuji menyampaikan belum mengetahui rencana pemerintah, namun ia melihat kemungkinan ada rencana tersebut.

“Saya belum mengetahui rencana pemerintah setelah ini. Bisa jadi ditunjuk Plt, bisa jadi ada rencana baru terhadap kementerian BUMN. Karena kan sekarang sedang ada Danantara, bagaimana pola hubungan antara Danantara dengan BUMN, itu kan sesuatu yang krusial yang perlu ditinjau lagi,” ucap Sarmuji saat ditemui di Gedung DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi,Jakarta Barat, Kamis, 18 September 2025.


“Apakah masih diperlukan kementerian BUMN seperti yang saat ini, atau ada rencana lain, kita lihat perkembangannya,” sambungnya.

Ia menambahkan kemungkinan ada rencana besar pemerintah tersebut, namun pihaknya belum dapat memastikan. Pasalnya, adanya Danantara, membuat tupoksi BUMN menjadi ambigu lantaran sama-sama mengurusi sejumlah perusahaan-perusahaan pelat merah.

“Bisa jadi pemerintah ada pola baru, tidak seperti sekarang, ada BUMN dan Danantara bisa terjadi ambigu,” tutupnya.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dalam upacara di Istana Negara, Rabu 17 September 2025.  Erick menggantikan Dito Ariotedjo yang sebelumnya menjabat Menpora di Kabinet Merah Putih. 

Pergantian posisi ini sekaligus membuat kursi Menteri BUMN, yang sebelumnya ditempati Erick, menjadi kosong.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya