Berita

Politikus PDIP Ribka Tjiptaning. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Politik

Ribka Tjiptaning PDIP:

Negara Harus Pastikan Seluruh Rakyat Peroleh Pelayanan Kesehatan

KAMIS, 18 SEPTEMBER 2025 | 03:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning mengatakan permasalahan kesehatan di Indonesia begitu kompleks yang membuat peran negara harus all out dalam memberikan pelayanan ke rakyat. 

“Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh rakyatnya bisa mendapat pelayanan kesehatan,” kata Ribka dalam acara Peringatan Hari Keselamatan Pasien Sedunia dengan tema ‘Seluruh Rakyat Berhak Sehat’ yang digelar tertutup di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 17 September 2025. 

Lebih lanjut, Ribka menyoroti peran BPJS Kesehatan yang tidak meng-cover seluruh pasien yang terkena penyakit.


“BPJS selalu berkelit rugi, saya ingat waktu buat BPJS ini untuk rugi, karena BPJS bukan asuransi tapi bentuk hibah negara untuk rakyat. Bentuk tanggung jawab negara kepada rakyatnya,” tandasnya.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua DPP Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan Abdullah Azwar Anas, Ketua DPP Bidang Penanggulangan Bencana Tri Rismaharini, dan Ketua DPP Bidang Perempuan dan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Selain itu, hadir pula Ketua DPP Bidang Pariwisata Wiryanti Sukamdani, Wakil Bendahara DPP Yuke Yurike, dan Wakil Sekjen Yoseph Aryo Adhi Dharmo. Kemudian Dirjen Pelayanan Kesehatan Lanjutan Kemenkes dr. Azhar Jaya, serta Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan dr. Lily Kresnowati, M.Kes.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya