Berita

BNI gandeng KPK perkuat good corporate governance dan budaya antikorupsi. (Foto: Dokumentasi BNI)

Bisnis

BNI Gandeng KPK Perkuat Integritas dan Budaya Antikorupsi

RABU, 17 SEPTEMBER 2025 | 19:43 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Komitmen penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) dan budaya antikorupsi dilakukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan menggandeng KPK.

Keduanya menyelenggarakan compliance forum mengusung tema "Pengambilan Keputusan Berdasarkan Prinsip Business Judgement Rule Dalam Rangka Good Corporate Governance dan Anti Korupsi" melibatkan jajaran dewan komisaris, direksi, SEVP, hingga seluruh pegawai tersertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API).

"Melalui forum ini, kami ingin memperdalam pemahaman prinsip business judgement rule yang memberikan perlindungan hukum bagi pengambil keputusan sepanjang dilakukan dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan untuk kepentingan terbaik perusahaan," ujar Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo di Jakarta, Rabu, 17 September 2025.


BNI konsisten menjalankan berbagai inisiatif penguatan budaya antikorupsi dan pengendalian gratifikasi. Upaya tersebut antara lain melalui program pembelajaran wajib bagi seluruh Hi-Movers, sosialisasi larangan gratifikasi, serta kerja sama dengan KPK, Kejaksaan, dan aparat penegak hukum melalui pelatihan antikorupsi di sektor perbankan.

Menurut Okki, penerapan GCG bukan hanya menjadi tanggung jawab manajemen, tetapi seluruh insan BNI termasuk anak perusahaan agar menumbuhkan ekosistem berintegritas kuat.

"Semoga forum ini memberikan manfaat yang luas, tidak hanya bagi BNI, tetapi juga bagi bangsa dan negara," pungkasnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya