Berita

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah yang baru dilantik Angga Raka Prabowo (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Prabowo Resmi Pecat Hasan Nasbi, Ganti PCO Jadi Badan Komunikasi Pemerintah

RABU, 17 SEPTEMBER 2025 | 16:21 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan secara terhormat Hasan Nasbi dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) dalam reshuffle kabinet gelombang ketiga, Rabu, 17 September 2025.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo melantik Wakil Menteri Komunikasi Digital (Komdigi) Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah yang baru dibentuk, menggantikan fungsi dan tugas PCO.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, perubahan nomenklatur ini merupakan hasil evaluasi atas kebutuhan komunikasi pemerintah yang lebih luas dan terintegrasi, tidak hanya terbatas pada lingkup Istana.


“Ini bukan membentuk badan baru, tetapi mentransformasi perubahan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menjadi Badan Komunikasi Pemerintah,” ujar Prasetyo usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta.

Menurut Prasetyo, badan baru ini akan berperan sebagai simpul koordinasi komunikasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga pemerintah daerah, agar pesan dan program pemerintah dapat tersampaikan secara seragam dan efektif ke publik.

“Cakupannya bisa juga pemerintah di sini termasuk bagaimana nanti kita mensinkronkan komunikasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah terhadap seluruh program-program yang sedang dan akan dikerjakan oleh pemerintah,” lanjutnya.

Terkait status hukum kelembagaan, Prasetyo menegaskan bahwa tidak ada pembubaran terhadap PCO, melainkan pengalihan fungsi dan tugasnya ke dalam badan yang baru.

“Itu ya, bukan dibubarkan, tapi apa yang selama ini menjadi tugas fungsi PCO sekarang nanti dengan keppres yang baru di situ menjadi Badan Komunikasi Pemerintah dipindahkanlah tugas fungsi PCO ke dalam Badan Komunikasi Pemerintah,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya