Berita

Ichsanuddin Noorsy. (Foto: Dok. Humas DPR)

Politik

Ekonom: Purbaya Tak Jauh Beda dengan Srimul

RABU, 17 SEPTEMBER 2025 | 15:29 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Konsep perbaikan tata kelola keuangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, diprediksi tak jauh berbeda dengan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati.

Ekonom Ichsanuddin Noorsy mengatakan, latar belakang Purbaya secara keilmuan ekonomi fiskal tidak berbeda dengan Srimul.

"Apakah Purbaya Yudhi Sadewa akan memperbaiki kebijakan ini (tata kelola keuangan)? Saya bilang enggak. Dia tidak akan banyak memperbaiki, tidak akan melakukan terobosan-terobosan baru," ujar Ichsan kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu, 17 September 2025.


"Karena pada hakikatnya, Purbaya adalah orang yang sama, orang yang sealiran dengan Sri Mulyani, orang yang banyak bermain di dunia keuangan, dan dengan pendekatan keuangan itu, mereka mendukung sektor real," sambungnya.

Di awal menjabat Menkeu, doktor ekonomi Universitas Airlangga itu mendapati kebijakan yang diambil Purbaya adalah mengambil duit dari Bank Indonesia, atau burden sharing.

"(Uang itu) digerojokin ke perbankan, untuk mendukung sektor riil. Ini kan syaratnya, ujungnya menjadi bankable," katanya.

Uang sebanyak Rp200 triliun yang disebarkan ke bank-bank, lanjut Ichsan menjelaskan, akan sulit menggenjot pertumbuhan ekonomi, karena tetap mensyaratkan bankable.

"Dalam bahasa yang sederhana, perbankan sebelumnya menerapkan kebijakan pro cyclical. Sebelum diturunkan Rp200 triliun, kebijakan yang di bawah Sri Mulyani, perbankan melakukan kebijakan procyclical," paparnya.

Dengan begitu, artinya Ichsan menilai perbankan telah masuk ke dalam situasi yang tidak pasti, karena akan tetap mengikuti situasi perekonomian yang tidak pasti, untuk menggelontorkan Rp200 triliun karena mengikuti indeks keyakinan konsumen yang turun, mengikuti indeks ekspektasi korporasi yang melemah, dan mengikuti kondisi purchasing manager index yang turun yang diikuti oleh perbankan.

"Apa indikatornya? Dana dari perbankan tetap diturunkan, tapi sangat terbatas. Artinya perbankan makin ketat mencairkan kreditnya," demikian Ichsan menambahkan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya