Menkomdigi Meutya Hafid. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di layar bioskop baru-baru ini, direspons Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Menkomdigi Meutya Hafid berpandangan bahwa pada prinsipnya komunikasi publik harus dijalankan dalam berbagai ruang.
“Kita juga melihat ini dalam bentuk transparansi publik,” kata Meutya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin 15 September 2025.
Menurutnya, publik harus tahu program-program pemerintah yang sudah berjalan dan bagaimana pelaksanaannya.
“Itu saya rasa salah satu tugas dari pemerintah untuk melakukan komunikasi dan juga transparansi dari program-program,” kata politikus Golkar ini.
Sebelumnya, ramai di media sosial penayangan video Presiden Prabowo Subianto yang muncul di layar bioskop sebelum pemutaran film utama.
Fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya ini bermula dari rekaman seorang penonton yang diam-diam merekam video pendek tersebut dan membagikannya ke media sosial.
Dalam tayangan berdurasi singkat tersebut, penonton diperlihatkan sebuah kompilasi yang merangkum berbagai kegiatan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari pertemuan kenegaraan di tingkat internasional hingga kunjungan kerja ke berbagai daerah di Tanah Air.
Seluruh cuplikan tersebut disusun secara sinematik dengan narasi yang menekankan deretan capaian positif pemerintahan yang dipimpinnya.
Video itu juga menampilkan sederet data pencapaian, di antaranya klaim bahwa total produksi beras nasional telah mencapai 21.760.000 ton hingga Agustus 2025.
Selain itu, disebutkan bahwa sebanyak 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini telah beroperasi di berbagai wilayah, serta Program Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 diklaim telah menjangkau 20 juta penerima manfaat.
Tidak hanya itu, tayangan tersebut turut menyoroti peresmian 80.000 kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih dan peluncuran 100 Sekolah Rakyat sebagai bagian dari inisiatif pembangunan berbasis masyarakat yang dicanangkan pemerintah.
Menariknya, setelah video itu selesai diputar, layar bioskop langsung menampilkan pesan peringatan kepada penonton agar tidak merekam film utama yang akan diputar sesaat kemudian.
Transisi mendadak dari tayangan capaian pemerintahan ke peringatan anti-pembajakan ini membuat banyak penonton merasa terkejut sekaligus kebingungan.
Kemunculan video yang dikemas layaknya bumper iklan atau trailer film tersebut pun menimbulkan pertanyaan publik mengenai kewajaran dan etika penayangan konten politik di ruang hiburan komersial.
