Berita

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Publik Lebih Baik Pelototi Kinerja Gibran Ketimbang Urusi Ijazah

SENIN, 15 SEPTEMBER 2025 | 17:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

  Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyoroti polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kembali ramai dibicarakan publik. Ia menilai, isu ini muncul setelah polemik serupa menyeret ayahnya yaitu Presiden ke-7 Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Menurutnya, sorotan terhadap ijazah Gibran seolah menjadi kelanjutan dari narasi yang mengarah pada hal-hal personal, bukan substansi kinerja.

“Sudahlah, lebih baik kita bicarakan isu lain saja dibandingkan hanya persoalan ijazah," kata Hensat, sapaan akrabnya, kepada RMOL di Jakarta, Senin, 15 September 2025.


Dia menilai, polemik ini sebenarnya tidak terlalu relevan dengan kinerja Gibran sebagai Wakil Presiden. Fokus publik seharusnya diarahkan pada isu-isu yang lebih penting, seperti capaian pemerintah atau evaluasi kinerja menteri. 

Namun, Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu juga memahami mengapa isu seperti ijazah ini mudah viral. Kinerja Gibran sebagai Wakil Presiden mungkin belum terlalu terlihat di mata publik, berbeda dengan menteri-menteri yang bisa turun langsung ke lapangan atau mewakili negara dalam urusan internasional.

“Gibran ini selalu kayak anak magang yang belum kelihatan kerjanya, makanya isu ijazah ini mudah sekali jadi sorotan. Padahal, menteri-menteri yang keluyuran di lapangan itu yang lebih layak diobrolin,” ujar Hensa.

Hensat mengajak masyarakat untuk lebih memerhatikan kinerja Gibran dan mengawalnya, dibandingkan membahas hal-hal personal seperti ijazah. Ia menegaskan, sebagai Wakil Presiden, Gibran memiliki tanggung jawab besar yang seharusnya menjadi fokus perhatian publik.

“Negara ini punya banyak PR besar, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Itu yang seharusnya kita kawal dan perbincangkan, bukan hal-hal remeh seperti ijazah,” pungkasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Waspada Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Secara Massal!

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:48

Pertemuan Eggi-Damai Lubis dengan Jokowi Disebut Diplomasi Tingkat Tinggi

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:23

Sudewo Juga Tersangka Suap Jalur Kereta Api, Kasus Pemerasan Jadi Pintu Masuk

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Damai Lubis Merasa Serba Salah Usai Bertemu Jokowi dan Terima SP3

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Putusan MK 234 Koreksi Sikap Polri dan Pemerintah soal Polisi Isi Jabatan Sipil

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:48

Khofifah: Jawa Timur Siap jadi Lumbung Talenta Digital Nasional

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:25

The Game Changer Kedua

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:59

Persiden Cabut Izin 28 Perusahaan, Kinerja Kemenhut Harus Tetap Dievaluasi

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:45

Evakuasi Korban Pesawat Jatuh

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:20

Pemerintah Diminta Perbaiki Jalan Rusak di Akses Vital Logistik

Rabu, 21 Januari 2026 | 04:59

Selengkapnya