Berita

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Publik Lebih Baik Pelototi Kinerja Gibran Ketimbang Urusi Ijazah

SENIN, 15 SEPTEMBER 2025 | 17:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

  Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyoroti polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kembali ramai dibicarakan publik. Ia menilai, isu ini muncul setelah polemik serupa menyeret ayahnya yaitu Presiden ke-7 Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Menurutnya, sorotan terhadap ijazah Gibran seolah menjadi kelanjutan dari narasi yang mengarah pada hal-hal personal, bukan substansi kinerja.

“Sudahlah, lebih baik kita bicarakan isu lain saja dibandingkan hanya persoalan ijazah," kata Hensat, sapaan akrabnya, kepada RMOL di Jakarta, Senin, 15 September 2025.


Dia menilai, polemik ini sebenarnya tidak terlalu relevan dengan kinerja Gibran sebagai Wakil Presiden. Fokus publik seharusnya diarahkan pada isu-isu yang lebih penting, seperti capaian pemerintah atau evaluasi kinerja menteri. 

Namun, Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu juga memahami mengapa isu seperti ijazah ini mudah viral. Kinerja Gibran sebagai Wakil Presiden mungkin belum terlalu terlihat di mata publik, berbeda dengan menteri-menteri yang bisa turun langsung ke lapangan atau mewakili negara dalam urusan internasional.

“Gibran ini selalu kayak anak magang yang belum kelihatan kerjanya, makanya isu ijazah ini mudah sekali jadi sorotan. Padahal, menteri-menteri yang keluyuran di lapangan itu yang lebih layak diobrolin,” ujar Hensa.

Hensat mengajak masyarakat untuk lebih memerhatikan kinerja Gibran dan mengawalnya, dibandingkan membahas hal-hal personal seperti ijazah. Ia menegaskan, sebagai Wakil Presiden, Gibran memiliki tanggung jawab besar yang seharusnya menjadi fokus perhatian publik.

“Negara ini punya banyak PR besar, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Itu yang seharusnya kita kawal dan perbincangkan, bukan hal-hal remeh seperti ijazah,” pungkasnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya