Dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus membuka lapangan kerja baru, pemerintah resmi meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025.
Program tersebut diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 15 September 2025.
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah telah merancang delapan program akselerasi yang akan dijalankan sepanjang 2025, disertai empat program berkelanjutan yang akan diperpanjang hingga 2026, serta lima program unggulan untuk memperluas penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor strategis.
“Rapat dengan Bapak Presiden tadi membahas kebijakan yang akan diambil, yang kita beri nama Program Paket Ekonomi 2025,” ujar Airlangga.
Delapan program akselerasi itu mencakup berbagai bidang, mulai dari penguatan SDM, dukungan sosial, hingga insentif fiskal.
Di antaranya yang pertama ialah program magang bagi lulusan perguruan tinggi maksimal satu tahun yang akan menargetkan 20 ribu peserta dengan anggaran Rp198 miliar.
"Dan ini untuk 6 bulan, dan anggarannya sudah disediakan sebesar Rp198 miliar," ungkap Airlangga.
Kedua, perluasan fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja di sektor pariwisata seperti hotel, restoran, dan kafe, dengan target 552 ribu pekerja dan dana Rp120 miliar.
Ketiga, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras untuk dua bulan (Oktober-November 2025) senilai Rp7 triliun.
Airlangga menyebut program keeampat yakni memberikan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 50 persen bagi 731 ribu pekerja bukan penerima upah seperti pengemudi ojek online, sopir, kurir, dan pekerja logistik, dengan alokasi dana Rp36 miliar.
"Nah, ini JKK itu santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp 174 juta untuk 2 orang anak, dan jaminan kematian itu totalnya bisa menerima Rp 42 juta," paparnya.
Dukungan lain datang lewat Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan dengan penurunan bunga dari BI rate+5 persen menjadi BI rate+3 persen, untuk memudahkan pekerja memiliki rumah.
"Tahun ini ditargetkan sampai 1000, namun tahun depan akan ditingkatkan jumlahnya, karena ini akan mendukung program Bapak Presiden untuk menyediakan 3 juta rumah," kata Airlangga.
Program keenam yakni padat karya tunai di bawah Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR. Ketujuh deregulasi implementasi PP 28/2025 terkait percepatan perizinan RDTR ke OSS,
"Nah ini akan didorong jumlah daerahnya tadi ditingkatkan bukan 50, tetapi ini 50 kabupaten kota, namun daerahnya menjadi 170 sekian kecamatan, dan diharapkan tahun depan juga bisa ditambahkan," jelasnya.
Ketujuh yakni program perkotaan berupa pilot project di DKI Jakarta yang fokus pada perbaikan kualitas permukiman dan penyediaan platform pemasaran serta gigs bagi UMKM.
Menurut Airlangga, program itu akan diikuti oleh piloting di berbagai daerah lain, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.
Di samping itu, terdapat empat program yang akan berlanjut hingga 2026 sebagai berikut.
1. Perpanjangan fasilitas dan penyesuian penerima PPh Final 0,5 persen bagi UMKM hingga 2029
2. Perpanjangan PPh 21 DTP untuk Pekerja di Sektor terkait Pariwisata (APBN 2026)
3. Perpanjangan PPh 21 DTP bagi pekerja sektor pariwisata dan industri padat karya
4. Perluasan diskon iuran JKK dan JKM bagi seluruh pekerja bukan penerima upah seperti petani, nelayan, pedagang, buruh bangunan, dan pekerja rumah tangga.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan lima program unggulan untuk memperkuat penyerapan tenaga kerja. Berikut daftarnya:
1. Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang ditargetkan mampu menyerap hingga satu juta tenaga kerja pada Desember 2025.
2. Replanting atau penanaman kembali di perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare yang berpotensi membuka lebih dari 1,6 juta lapangan kerja.
3. Kampung Nelayan Merah Putih yang menargetkan 100 desa di tahun pertama dengan potensi 200 ribu lapangan kerja.
4. Revitalisasi tambak di kawasan Pantura seluas 20 ribu hektare untuk menyerap 168 ribu tenaga kerja.
5. Program modernisasi kapal nelayan yang diproyeksikan menciptakan 200 ribu lapangan kerja baru.
