Pemerintah Seharusnya Hadirkan Stimulus Ekonomi untuk Masyarakat Adat

Masyarakat adat atau lembaga adat diharapkan juga mendapatkan stimulus ekonomi seperti halnya himpunan bank milik negara (Himbara).

Begitu dikatakan pengamat politik, sosial, dan budaya, M. Rafik Datuk Rajo Kuaso menanggapi langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memberikan alokasi dana Rp200 triliun kepada lima bank milik negara.

Dana tersebut masing-masing disalurkan ke Bank Mandiri, BRI, dan BNI sebesar Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, serta BSI Rp10 triliun.

"Kami memohon kepada Presiden Prabowo Subianto agar mempertimbangkan kebijakan yang inklusif. Stimulus ekonomi tidak hanya untuk dunia perbankan," ujar Rafik kepada wartawan, Senin 15 September 2025.

Menurutnya, masyarakat adat dengan kekayaan tanah ulayat, kearifan lokal, serta potensi sumber daya alam dan budaya yang melimpah, sejatinya memiliki kontribusi besar dalam menggerakkan ekonomi nasional. 

Katanya, jika pemerintah dapat mengucurkan dana dalam bentuk kredit modal kerja kepada lembaga adat, maka potensi ini akan berkembang pesat dan memberi manfaat nyata, baik dalam sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pariwisata, hingga pengelolaan tambang rakyat.

"Dukungan dana bagi lembaga adat akan mempercepat kesejahteraan rakyat sesuai visi besar pemerintah untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur," tuturnya.

Inisiator Forum Komunikasi Majelis Adat Indonesia (MAI) itu menambahkan, penguatan ekonomi adat bukan semata soal pemberdayaan masyarakat lokal, melainkan juga langkah strategis untuk menjaga kedaulatan bangsa. 

Sambungnya, masyarakat adat terbukti selama berabad-abad menjadi benteng pertahanan sosial dan kultural Nusantara. 

"Bila diberi ruang dalam kebijakan ekonomi nasional, mereka akan tampil sebagai subjek pembangunan yang mandiri, bukan sekadar objek bantuan," pungkasnya.