Berita

M. Rafik Datuk Rajo Kuaso. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Pemerintah Seharusnya Hadirkan Stimulus Ekonomi untuk Masyarakat Adat

SENIN, 15 SEPTEMBER 2025 | 10:46 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Masyarakat adat atau lembaga adat diharapkan juga mendapatkan stimulus ekonomi seperti halnya himpunan bank milik negara (Himbara).

Begitu dikatakan pengamat politik, sosial, dan budaya, M. Rafik Datuk Rajo Kuaso menanggapi langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memberikan alokasi dana Rp200 triliun kepada lima bank milik negara.

Dana tersebut masing-masing disalurkan ke Bank Mandiri, BRI, dan BNI sebesar Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, serta BSI Rp10 triliun.


"Kami memohon kepada Presiden Prabowo Subianto agar mempertimbangkan kebijakan yang inklusif. Stimulus ekonomi tidak hanya untuk dunia perbankan," ujar Rafik kepada wartawan, Senin 15 September 2025.

Menurutnya, masyarakat adat dengan kekayaan tanah ulayat, kearifan lokal, serta potensi sumber daya alam dan budaya yang melimpah, sejatinya memiliki kontribusi besar dalam menggerakkan ekonomi nasional. 

Katanya, jika pemerintah dapat mengucurkan dana dalam bentuk kredit modal kerja kepada lembaga adat, maka potensi ini akan berkembang pesat dan memberi manfaat nyata, baik dalam sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pariwisata, hingga pengelolaan tambang rakyat.

"Dukungan dana bagi lembaga adat akan mempercepat kesejahteraan rakyat sesuai visi besar pemerintah untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur," tuturnya.

Inisiator Forum Komunikasi Majelis Adat Indonesia (MAI) itu menambahkan, penguatan ekonomi adat bukan semata soal pemberdayaan masyarakat lokal, melainkan juga langkah strategis untuk menjaga kedaulatan bangsa. 

Sambungnya, masyarakat adat terbukti selama berabad-abad menjadi benteng pertahanan sosial dan kultural Nusantara. 

"Bila diberi ruang dalam kebijakan ekonomi nasional, mereka akan tampil sebagai subjek pembangunan yang mandiri, bukan sekadar objek bantuan," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya