Berita

Kepala BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

DPR Apresiasi Gerak Cepat Kemlu Evakuasi 18 WNI dari Nepal

JUMAT, 12 SEPTEMBER 2025 | 15:02 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengapresiasi langkah Kementerian Luar Negeri yang berhasil memulangkan 18 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Nepal pada gelombang pertama, di tengah gejolak politik yang terjadi di negara tersebut.

“Apresiasi Kemenlu yang evakuasi 18 WNI dari Nepal,” kata Kepala BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera kepada RMOL, Jumat 12 September 2025. 

Lebih jauh, Mardani lantas mengingatkan semua pihak bahwa ketidakpuasan rakyat termasuk Generasi Z atau Gen-Z terhadap praktik korupsi dan kondisi ekonomi tidak boleh dianggap remeh. 


Indonesia, kata dia, harus mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi di Nepal.

“Akarnya ketidakpuasan Gen Z pada korupsi dan ekonomi. Penutupan akses medsos kian membuat Gen Z marah. Semua perlu mengambil pelajaran betapa bahwa Gen Z punya cara dan gaya sendiri,” demikian Mardani.

Sebanyak 18 WNI diterbangkan dari Tribhuvan International Airport, Kathmandu, pada Kamis, 11 September 2025 dan dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, pada Jumat, 12 September 2025. 

"Tim Perlindungan WNI Pemerintah RI di Kathmandu mendampingi pemulangan rombongan pertama WNI di Nepal, Kamis, 11 September 2025, sebanyak 18 orang dari Tribhuvan International Airport," ujar pernyataan resmi Kemlu RI. 

Rombongan pertama ini terdiri dari perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kesehatan, GIZ Indonesia, Asosiasi Hydro, akademisi Universitas Indonesia, serta beberapa WNI wisatawan.

Menurut Kemlu, sebagian besar dari mereka berada di Kathmandu untuk mengikuti kegiatan kerja sama energi baru terbarukan antara Indonesia, Nepal, dan Jerman bertajuk The 3rd Exchange of the Renewable Energy Mini-Grids in South-South and Triangular Cooperation (ENTRI) Program yang berlangsung pada 8-12 September 2025.

Kemlu mencatat sebanyak 78 WNI yang berada di Nepal saat krisis politik pecah. Sebagian besar berada di Kathmandu, sementara lainnya tersebar di Pokhara dan Lumbini.

“Tim perlindungan WNI dari Kementerian Luar Negeri dan KBRI Dhaka akan terus berada di Nepal untuk memantau perkembangan situasi di lapangan dan memastikan kepulangan WNI yang berkunjung di Nepal dengan selama," tandas Kemlu.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya