Berita

Kerusuhan pecah di Nepal.(Foto: India Times)

Politik

Komisi I DPR:

Segera Evakuasi WNI di Nepal

JUMAT, 12 SEPTEMBER 2025 | 01:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Taufiq Abdullah, mendesak pemerintah untuk melakukan segala upaya perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Nepal, termasuk menyiapkan langkah mitigasi hingga evakuasi jika diperlukan.

“Jika keadaan semakin tidak menentu dan mengancam keselamatan WNI, maka langkah evakuasi perlu dipersiapkan dengan tepat waktu,” ujar Taufiq kepada wartawan, Kamis 11 September 2025. 

Berdasarkan data Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), terdapat 57 WNI yang bermukim di Nepal. Selain itu, ada 43 anggota Delegasi RI yang sedang menghadiri konferensi, dua anggota TNI yang mengikuti pelatihan, serta 23 wisatawan yang sedang berlibur di negara tersebut.


Atas kondisi itu, Taufiq meminta pemerintah memberikan fasilitasi penuh serta menjalin komunikasi intensif dengan seluruh WNI di Nepal maupun pihak-pihak terkait untuk memastikan keselamatan mereka. 

“Komunikasi intensif dengan para WNI sangat dibutuhkan, baik untuk mengingatkan kewaspadaan, memastikan mereka menghindari kerumunan massa, maupun memantau keberadaan WNI agar tetap aman di tengah konflik,” kata Taufiq.

Legislator asal Jawa Tengah ini juga mengimbau seluruh WNI di Nepal agar tetap tenang dan senantiasa berkoordinasi dengan KBRI. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap instruksi yang disampaikan oleh perwakilan RI. 

“Butuh kerja sama antara WNI dan KBRI untuk memastikan semuanya berada dalam kondisi sehat dan selamat tanpa kurang suatu apa pun. Kami percaya pemerintah akan memastikan dan menjamin keselamatan seluruh WNI,” kata Taufiq.

Hingga kini, Nepal masih dilanda kekosongan pemerintahan setelah Presiden Ram Chandra Poudel mengundurkan diri, menyusul lengsernya mantan Perdana Menteri Jhlanath Khanal. Tercatat sedikitnya 20 orang tewas dan hampir 400 orang luka-luka akibat konflik yang telah menyebar ke berbagai wilayah negara itu.



Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

UPDATE

Polisi Gagalkan Penjualan Bayi Umur Tiga Hari

Selasa, 24 Februari 2026 | 02:17

Impor Mobil Pikap India Ancam Industri Lokal

Selasa, 24 Februari 2026 | 02:05

Bebek Amerika

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:43

Ijazah Jokowi seperti Noktah Hitam Pemerintahan Prabowo

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:27

Upaya Menghabisi Donald Trump Gagal Lagi

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:03

Impor 105 Ribu Pikap India Melemahkan Industri Nasional

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:36

Pengawasan Digital Mendesak Diperkuat Buntut Bus Transjakarta ‘Adu Banteng’

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:20

Pramono Jamin 3.100 Sapi Impor Australia Bebas PMK

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:11

Bukan cuma Salah Tukang Ojek di Pandeglang

Senin, 23 Februari 2026 | 23:50

Vendor Tempuh Jalur Hukum Imbas Proyek Bali Subway Mangkrak

Senin, 23 Februari 2026 | 23:43

Selengkapnya