Berita

Kerusuhan pecah di Nepal.(Foto: India Times)

Politik

Komisi I DPR:

Segera Evakuasi WNI di Nepal

JUMAT, 12 SEPTEMBER 2025 | 01:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Taufiq Abdullah, mendesak pemerintah untuk melakukan segala upaya perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Nepal, termasuk menyiapkan langkah mitigasi hingga evakuasi jika diperlukan.

“Jika keadaan semakin tidak menentu dan mengancam keselamatan WNI, maka langkah evakuasi perlu dipersiapkan dengan tepat waktu,” ujar Taufiq kepada wartawan, Kamis 11 September 2025. 

Berdasarkan data Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), terdapat 57 WNI yang bermukim di Nepal. Selain itu, ada 43 anggota Delegasi RI yang sedang menghadiri konferensi, dua anggota TNI yang mengikuti pelatihan, serta 23 wisatawan yang sedang berlibur di negara tersebut.


Atas kondisi itu, Taufiq meminta pemerintah memberikan fasilitasi penuh serta menjalin komunikasi intensif dengan seluruh WNI di Nepal maupun pihak-pihak terkait untuk memastikan keselamatan mereka. 

“Komunikasi intensif dengan para WNI sangat dibutuhkan, baik untuk mengingatkan kewaspadaan, memastikan mereka menghindari kerumunan massa, maupun memantau keberadaan WNI agar tetap aman di tengah konflik,” kata Taufiq.

Legislator asal Jawa Tengah ini juga mengimbau seluruh WNI di Nepal agar tetap tenang dan senantiasa berkoordinasi dengan KBRI. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap instruksi yang disampaikan oleh perwakilan RI. 

“Butuh kerja sama antara WNI dan KBRI untuk memastikan semuanya berada dalam kondisi sehat dan selamat tanpa kurang suatu apa pun. Kami percaya pemerintah akan memastikan dan menjamin keselamatan seluruh WNI,” kata Taufiq.

Hingga kini, Nepal masih dilanda kekosongan pemerintahan setelah Presiden Ram Chandra Poudel mengundurkan diri, menyusul lengsernya mantan Perdana Menteri Jhlanath Khanal. Tercatat sedikitnya 20 orang tewas dan hampir 400 orang luka-luka akibat konflik yang telah menyebar ke berbagai wilayah negara itu.



Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya