Berita

Kerusuhan pecah di Nepal.(Foto: India Times)

Politik

Komisi I DPR:

Segera Evakuasi WNI di Nepal

JUMAT, 12 SEPTEMBER 2025 | 01:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Taufiq Abdullah, mendesak pemerintah untuk melakukan segala upaya perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Nepal, termasuk menyiapkan langkah mitigasi hingga evakuasi jika diperlukan.

“Jika keadaan semakin tidak menentu dan mengancam keselamatan WNI, maka langkah evakuasi perlu dipersiapkan dengan tepat waktu,” ujar Taufiq kepada wartawan, Kamis 11 September 2025. 

Berdasarkan data Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), terdapat 57 WNI yang bermukim di Nepal. Selain itu, ada 43 anggota Delegasi RI yang sedang menghadiri konferensi, dua anggota TNI yang mengikuti pelatihan, serta 23 wisatawan yang sedang berlibur di negara tersebut.


Atas kondisi itu, Taufiq meminta pemerintah memberikan fasilitasi penuh serta menjalin komunikasi intensif dengan seluruh WNI di Nepal maupun pihak-pihak terkait untuk memastikan keselamatan mereka. 

“Komunikasi intensif dengan para WNI sangat dibutuhkan, baik untuk mengingatkan kewaspadaan, memastikan mereka menghindari kerumunan massa, maupun memantau keberadaan WNI agar tetap aman di tengah konflik,” kata Taufiq.

Legislator asal Jawa Tengah ini juga mengimbau seluruh WNI di Nepal agar tetap tenang dan senantiasa berkoordinasi dengan KBRI. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap instruksi yang disampaikan oleh perwakilan RI. 

“Butuh kerja sama antara WNI dan KBRI untuk memastikan semuanya berada dalam kondisi sehat dan selamat tanpa kurang suatu apa pun. Kami percaya pemerintah akan memastikan dan menjamin keselamatan seluruh WNI,” kata Taufiq.

Hingga kini, Nepal masih dilanda kekosongan pemerintahan setelah Presiden Ram Chandra Poudel mengundurkan diri, menyusul lengsernya mantan Perdana Menteri Jhlanath Khanal. Tercatat sedikitnya 20 orang tewas dan hampir 400 orang luka-luka akibat konflik yang telah menyebar ke berbagai wilayah negara itu.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya