Berita

Kerusuhan pecah di Nepal.(Foto: India Times)

Politik

Komisi I DPR:

Segera Evakuasi WNI di Nepal

JUMAT, 12 SEPTEMBER 2025 | 01:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Taufiq Abdullah, mendesak pemerintah untuk melakukan segala upaya perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Nepal, termasuk menyiapkan langkah mitigasi hingga evakuasi jika diperlukan.

“Jika keadaan semakin tidak menentu dan mengancam keselamatan WNI, maka langkah evakuasi perlu dipersiapkan dengan tepat waktu,” ujar Taufiq kepada wartawan, Kamis 11 September 2025. 

Berdasarkan data Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), terdapat 57 WNI yang bermukim di Nepal. Selain itu, ada 43 anggota Delegasi RI yang sedang menghadiri konferensi, dua anggota TNI yang mengikuti pelatihan, serta 23 wisatawan yang sedang berlibur di negara tersebut.


Atas kondisi itu, Taufiq meminta pemerintah memberikan fasilitasi penuh serta menjalin komunikasi intensif dengan seluruh WNI di Nepal maupun pihak-pihak terkait untuk memastikan keselamatan mereka. 

“Komunikasi intensif dengan para WNI sangat dibutuhkan, baik untuk mengingatkan kewaspadaan, memastikan mereka menghindari kerumunan massa, maupun memantau keberadaan WNI agar tetap aman di tengah konflik,” kata Taufiq.

Legislator asal Jawa Tengah ini juga mengimbau seluruh WNI di Nepal agar tetap tenang dan senantiasa berkoordinasi dengan KBRI. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap instruksi yang disampaikan oleh perwakilan RI. 

“Butuh kerja sama antara WNI dan KBRI untuk memastikan semuanya berada dalam kondisi sehat dan selamat tanpa kurang suatu apa pun. Kami percaya pemerintah akan memastikan dan menjamin keselamatan seluruh WNI,” kata Taufiq.

Hingga kini, Nepal masih dilanda kekosongan pemerintahan setelah Presiden Ram Chandra Poudel mengundurkan diri, menyusul lengsernya mantan Perdana Menteri Jhlanath Khanal. Tercatat sedikitnya 20 orang tewas dan hampir 400 orang luka-luka akibat konflik yang telah menyebar ke berbagai wilayah negara itu.



Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya