Siswi di Papua yang menjadi objek riset Program Timur Strategic. (Foto: Dokumentasi Timur Network)
Timur Network resmi meluncurkan Timur Strategic, sebuah program riset kolaboratif untuk memetakan kondisi pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di 16 provinsi Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Inisiatif ini disebut sebagai riset kolaboratif terbesar yang pernah dilakukan di kawasan tersebut, dengan melibatkan universitas, peneliti lokal, dan lembaga riset nasional.
CEO Timur Network, M. Khaerun Zuhry Radjilun, menegaskan pentingnya inisiatif ini untuk menjawab ketimpangan pembangunan SDM di Indonesia Timur.
“Pendidikan di Kawasan Timur Indonesia tidak bisa dipukul rata dengan daerah lain. Ada faktor geografis, budaya, hingga tata kelola yang unik. Karena itu, solusi pengembangan SDM harus lahir dari kondisi lokal, bukan kebijakan seragam dari pusat,” ujar Zuhry dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis malam, 11 September 2025.
Lanjut dia, ketimpangan pendidikan di Indonesia Timur masih nyata. Data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 7–15 tahun di Papua, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi cukup tinggi, antara 73–99 persen. Namun pada usia produktif 19–24 tahun, angka itu merosot tajam: hanya 17–38 persen yang masih bersekolah.
Akibatnya, banyak provinsi di KTI masih mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bawah rata-rata nasional. Papua Pegunungan bahkan tercatat sebagai provinsi dengan IPM terendah di Indonesia, yakni 54,43.
Sambung Zuhry, situasi ini diperburuk oleh minimnya tenaga pendidik dan infrastruktur.
“Papua Pegunungan, misalnya, hanya memiliki 6.932 guru atau 0,20 persen dari total nasional di tahun ajaran 2023/2024. Banyak sekolah masih kekurangan ruang kelas, akses internet terbatas, sementara keragaman bahasa menghadirkan tantangan tersendiri dalam proses belajar mengajar,” pungkasnya.
Koordinator Program Timur Strategic, Miftahul Khausar, mengungkapkan bahwa program riset ini lahir dari kegelisahan atas kondisi tersebut.
“Indonesia menjamin hak pendidikan untuk semua, tapi realitas di Indonesia Timur masih jauh dari itu. Melalui riset ini kami ingin menghadirkan peta jalan yang berbasis data agar kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Miftah.
Pemuda asal Sulawesi Barat yang juga menjabat sebagai Chief Program Officer Timur Network ini menyebut Timur Strategic akan menitikberatkan pada pendidikan menengah dan tinggi di usia produktif 16–23 tahun.
“Dengan pendekatan kolaboratif, berbasis bukti, dan menjunjung tinggi kearifan lokal, program ini diharapkan menghadirkan gambaran komprehensif mengenai kondisi pendidikan, tata kelola, sekaligus alternatif solusi yang bisa diterapkan,” jelas Miftah.
Studi utama yang menjadi fondasi program ini berjudul “Studi Kondisi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kawasan Indonesia Timur: Analisis Masalah dan Alternatif Solusi.”
Masih kata Miftah, program ini melibatkan enam belas universitas, sekolah tinggi, dan organisasi masyarakat sipil dari seluruh 16 provinsi di KTI. Sebanyak enam belas peneliti lokal akan memimpin studi di daerah masing-masing, dibantu delapan puluh empat enumerator yang turun langsung ke lapangan.
Selain itu, peneliti senior dari universitas ternama serta lembaga riset nasional turut mendampingi untuk memastikan kualitas hasil penelitian.
“Timur Strategic diharapkan menghasilkan pemetaan pendidikan yang akurat, analisis tata kelola yang komprehensif, serta rekomendasi strategis yang aplikatif bagi pemerintah pusat maupun daerah,” bebernya.
Lebih dari itu, program ini menjadi simbol keseriusan untuk menempatkan pembangunan SDM Indonesia Timur sebagai agenda nyata, bukan sekadar wacana.
“Pendidikan bukan hak istimewa, tapi hak semua anak bangsa, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terluar dan tertinggal. Timur Strategic lahir untuk memastikan tidak ada yang ditinggalkan dalam perjalanan menuju masa depan yang lebih adil,” pungkas Miftah.
