Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan jajaran pengurus DPP usai menerima surat pengesahan kepengurusan dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. (Foto: dokumentasi PDIP)

Politik

Kementerian Hukum Sahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025-2030

KAMIS, 11 SEPTEMBER 2025 | 16:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menerima surat keputusan pengesahan kepengurusan periode 2025-2030 dari Kementerian Hukum. Surat diserahkan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang datang ke kantor kementerian bersama jajaran pengurus pusat.

"Pak Sekjen menyampaikan salam dari Ibu Ketua Umum kepada Pak Menteri yang mewakili pemerintah, dan Pak Sekjen mewakili Ibu Ketua Umum menerima SK," ujar Ketua DPP PDIP Bidang Keanggotaan dan Organisasi Andreas Hugo Pareira yang turut mendamping Hasto dalam keterangannya yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis 11 September 2025. 

"Pak Sekjen mengucapkan terima kasih atas pengesahan SK pengurus yang relatif dalam waktu singkat. Beliau mengapresiasi sistem online di Kemenkum sehingga mempercepat proses pengesahan," tambahnya.


Ada dua surat keputusan yang diserahkan Menteri Andi yang didampingi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Hasto cs. Yakni surat keputusan nomor M.HH-1.AH.11.03 tahun 2025 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDIP, dan surat keputusan nomor M.HH-13.AH.11.02 tahun 2025 tentang pengesahan perubahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2025-2030.

Andreas menjelaskan partai mendaftarkan permohonan pengesahan sekitar dua minggu lalu secara online ke Ditjen AHU Kementerian Hukum. Kemudian akhir pekan lalu Dirjen AHU mengabarkan bahwa berkas sudah diproses dan surat keputusan pengesahan sudah ada, dan hari ini bisa diterima secara fisik.

“Pak Menteri juga menyebutkan kementerian berupaya memberi pelayanan secara cepat dan mudah dengan sistem online. Dengan diserahkannya SK Menteri Hukum tadi, kepengurusan DPP PDIP periode 2025-2030 pun secara hukum sah," demikian Andreas.

Selain Andreas, Hasto datang ke Kementerian Hukum didampingi pengurus DPP lainnya yakni Komarudin Watubun, Adian Yunus Yusak Napitupulu, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Dolfie OFP, dan Sri Rahayu.

Kepengurusan baru PDIP yang disahkan pemerintah merupakan hasil Kongres ke-VI Bali. Berikut ini susunan lengkap pengurus DPP PDIP 2025-2030 yang diumumkan usai pelantikan pengurus:

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Anak SMA Peserta Cerdas Cermat MPR Ramai-ramai Dibully Juri dan MC

Senin, 11 Mei 2026 | 14:27

UPDATE

Puan: APBN 2027 Harus Jadi Instrumen Nyata untuk Sejahterakan Rakyat

Rabu, 20 Mei 2026 | 12:19

28 Tahun Reformasi, Kekuasaan Harus Berjalan Independen

Rabu, 20 Mei 2026 | 12:18

Prabowo Minta Menkeu Segera Ganti Pimpinan Bea Cukai Bermasalah

Rabu, 20 Mei 2026 | 12:08

Bitcoin Depot Bangkrut, Hampir 10 Ribu ATM Ditutup

Rabu, 20 Mei 2026 | 12:07

Pemerintah Harus All Out Bebaskan WNI yang Ditahan Israel

Rabu, 20 Mei 2026 | 12:01

Rupiah Melemah, UMKM dan Hilirisasi Industri Harus Diperkuat

Rabu, 20 Mei 2026 | 11:46

Prabowo: Rakyat Tidak Mimpi Kaya Raya, Asal Bisa Hidup Layak dan Sejahtera

Rabu, 20 Mei 2026 | 11:42

Kenaikan Penerimaan Pajak Jangan Bikin Terlena

Rabu, 20 Mei 2026 | 11:38

Sah! Prabowo Wajibkan Ekspor Sawit Hingga Batu Bara Satu Pintu Lewat BUMN

Rabu, 20 Mei 2026 | 11:33

Fatayat NU Ajak Kader Perempuan Lebih Percaya Diri di Ruang Publik

Rabu, 20 Mei 2026 | 11:32

Selengkapnya