Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan jajaran pengurus DPP usai menerima surat pengesahan kepengurusan dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. (Foto: dokumentasi PDIP)

Politik

Kementerian Hukum Sahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025-2030

KAMIS, 11 SEPTEMBER 2025 | 16:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menerima surat keputusan pengesahan kepengurusan periode 2025-2030 dari Kementerian Hukum. Surat diserahkan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang datang ke kantor kementerian bersama jajaran pengurus pusat.

"Pak Sekjen menyampaikan salam dari Ibu Ketua Umum kepada Pak Menteri yang mewakili pemerintah, dan Pak Sekjen mewakili Ibu Ketua Umum menerima SK," ujar Ketua DPP PDIP Bidang Keanggotaan dan Organisasi Andreas Hugo Pareira yang turut mendamping Hasto dalam keterangannya yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis 11 September 2025. 

"Pak Sekjen mengucapkan terima kasih atas pengesahan SK pengurus yang relatif dalam waktu singkat. Beliau mengapresiasi sistem online di Kemenkum sehingga mempercepat proses pengesahan," tambahnya.


Ada dua surat keputusan yang diserahkan Menteri Andi yang didampingi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Hasto cs. Yakni surat keputusan nomor M.HH-1.AH.11.03 tahun 2025 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDIP, dan surat keputusan nomor M.HH-13.AH.11.02 tahun 2025 tentang pengesahan perubahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2025-2030.

Andreas menjelaskan partai mendaftarkan permohonan pengesahan sekitar dua minggu lalu secara online ke Ditjen AHU Kementerian Hukum. Kemudian akhir pekan lalu Dirjen AHU mengabarkan bahwa berkas sudah diproses dan surat keputusan pengesahan sudah ada, dan hari ini bisa diterima secara fisik.

“Pak Menteri juga menyebutkan kementerian berupaya memberi pelayanan secara cepat dan mudah dengan sistem online. Dengan diserahkannya SK Menteri Hukum tadi, kepengurusan DPP PDIP periode 2025-2030 pun secara hukum sah," demikian Andreas.

Selain Andreas, Hasto datang ke Kementerian Hukum didampingi pengurus DPP lainnya yakni Komarudin Watubun, Adian Yunus Yusak Napitupulu, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Dolfie OFP, dan Sri Rahayu.

Kepengurusan baru PDIP yang disahkan pemerintah merupakan hasil Kongres ke-VI Bali. Berikut ini susunan lengkap pengurus DPP PDIP 2025-2030 yang diumumkan usai pelantikan pengurus:

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Injak Kepala Kerbau saat Terima Gelar Adat Lampung, Apa Maknanya?

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Safari Politik Jokowi Bukti Kepemimpinan Gibran dan Kaesang Lemah

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Jokowi dan PSI, Duri dalam Daging Pemerintahan Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:09

Daftar Wilayah yang Berpotensi Terdampak El Nino 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:05

Keiko Fujimori Akhirnya Bernasib Sama Seperti Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:03

KPK Sebut 10 Orang Diamankan dalam OTT Kuansing

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:57

Panitia Minta Jokowi Datang Setelah Acara Adat, Kunjungan Malah Batal

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:50

Koperasi Beri Ruang Bagi Mahasiswa Berwirausaha

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:37

Tutup Perdagangan Akhir Bulan: IHSG Merosot ke 5.643, Rupiah Loyo Dekati Rp18 Ribu

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:28

Ketum AHY: Genap 25 Tahun, Partai Demokrat Ingin jadi Bagian Solusi

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:19

Selengkapnya