Berita

Rapat Dengar Pendapat Umum Baleg DPR dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 11 September 2025. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

JK Sebut Masalah Utama di Aceh soal Ketidakadilan Ekonomi

KAMIS, 11 SEPTEMBER 2025 | 16:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan persoalan rakyat Aceh sejak lama adalah ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi.

Hal itu disampaikan JK ketika Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Legislasi DPR yang dipimpin langsung Ketua Baleg Bob Hasan membahas tentang RUU Pemerintahan Aceh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 11 September 2025.

“Aceh sangat kaya daripada sumber alam. Gas. Minyak waktu itu. Tapi, apa yang diperoleh masyarakat Aceh tidak kecil, dibanding dengan kekayaan yang ada. Maka terjadilah suatu pikiran yang berakhir dengan konflik negara,” ucap JK


Mantan Ketua Umum Golkar ini menyebut tidak tepat jika banyak orang yang mengatakan permasalahan di Aceh adalah soal aturan Islam.

“Jadi semuanya, di Aceh itu ketidakadilan ekonomi. Intinya,” tegasnya lagi.

“Di MoU (Helsinki) kata syariah satu pun nggak ada. Karena itu bukan masalahnya dibanding dengan kondisi yang ada. Masalahnya karena ketimpangan ekonomi yang dirasakan masyarakat aceh. Padahal gas dihasilkan luar biasa di Aceh pada waktu itu. Malah orang Aceh tidak banyak bekerja, malah dari luar,” pungkas JK.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya