Istana Singha Durbar yang merupakan gedung DPR dan pemerintahan Nepal, dibakar dalam demonstrasi di Kathmandu, pada Selasa 9 September 2025. (Foto: ptinews.com)
Kerusuhan di Nepal terus bergulir, namun narasi media internasional langsung menempelkan label klasik “bentrok Maois dan Leninist”. Seolah negeri di Himalaya itu masih terjebak pada era 1990-an, ketika perang rakyat Maois melawan monarki berdarah-darah.
Faktanya, pemandangan di jalanan hari ini berbeda. Yang membakar ban, melempar batu, dan berhadap-hadapan dengan polisi bukan kader partai tua, melainkan anak-anak Gen Z yang frustasi dan lapar setelah pemerintah sempat melarang 26 platform media sosial.
Politisi Demokrat, Andi Arief, mengingatkan agar peristiwa ini tidak disalahpahami sebagai gerakan revolusi.
“1917, Lenin nggak merusak atau membakar DPR (Duma). Ia hanya menentang dan ganti dengan struktur kekuasaan Soviet. Revolusinya tanpa bakar-bakaran. Ini beda dengan zaman sekarang yang ada anarkisme digital akibat menyerahkan propaganda pada viralisme tanpa pemimpin,” ujarnya lewat akun X, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Kamis, 11 September 2025.
Menurut Andi, ledakan kemarahan Gen Z Nepal justru berujung pada darurat militer, bukan pengambilalihan kekuasaan.
“Mereka hanya marah dan tujuannya jangka pendek. Viralitas atau algoritma media sosial memang sasarannya jangka pendek. Mereka sepertinya tidak bertujuan mengambil alih kekuasaan,” katanya.
Ia menegaskan, revolusi sejati biasanya dipimpin partai pelopor yang tahu arah perjuangan setelah satu langkah politik.
“Sementara para influencer kita propaganda jangka pendek, itu pun belum tentu dipercaya terus menerus. Para influencer tidak berpikir mengambil alih kekuasaan, bahkan tidak peduli ada anarkisme di lapangan,” jelasnya.
Andi menilai dinamika di Nepal sarat vandalisme dan brutalitas, mirip dengan gelombang penjarahan yang pernah melanda Indonesia 1998.
“Inilah plus minus zaman perjuangan menggunakan media sosial, yang sering viral justru yang mengaduk perasaan, soal kesenjangan, keadilan, bahkan kecemburuan,” pungkasnya.
Kerusuhan ini bermula dari keputusan pemerintah yang sempat melarang 26 platform media sosial, termasuk Facebook dan Instagram. Dalihnya, untuk mencegah hoaks, ujaran kebencian, dan penipuan daring.
Namun, kebijakan itu justru memantik kemarahan publik, terutama anak muda yang menggantungkan hidup pada media sosial untuk hiburan, berita, hingga bisnis. Meski larangan tersebut buru-buru dicabut pada Senin malam, api protes sudah terlanjur membesar.
Gelombang kemarahan rakyat kini menjelma menjadi gerakan antikorupsi yang menargetkan elite politik Nepal. Militer menuding demonstran memanfaatkan situasi untuk merusak, menjarah, dan membakar fasilitas publik maupun properti pribadi.
