Berita

BAM DPR terima aspirasi pengemudi ojek online di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu sore, 10 September 2025. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Perwakilan Ojol Lagi-lagi Ngadu ke DPR soal Potongan Aplikator 10 Persen

RABU, 10 SEPTEMBER 2025 | 16:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Aliansi Pengemudi Online Bersatu (APOB) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu sore, 10 September 2025. 

RDPU ini dipimpin Ketua BAM DPR Ahmad Heryawan (Aher) didampingi Wakil Ketua BAM DPR Adian Napitupulu. 

Mengawali rapat, Aher menyatakan bahwa forum ini terbuka untuk umum dan menjadi wadah resmi bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara langsung kepada legislatif.


"Hari ini BAM DPR RDPU bersama masyarakat yang berasal dari APOB. Rapat ini kita buka dan dinyatakan terbuka untuk umum," ujar Aher membuka rapat. 

Pertemuan tersebut digelar untuk menyerap aspirasi para pengemudi ojek online terkait sejumlah isu yang mereka hadapi sehari-hari.

Salah satu poin utama yang disampaikan APOB adalah tuntutan pengurangan potongan yang dikenakan oleh aplikator sebesar 10 persen. 

Selain itu, mereka juga menyuarakan perlunya jaminan argo yang adil, perlindungan jaminan sosial bagi pengemudi, serta desentralisasi tata kelola transportasi online dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Tak hanya itu, APOB juga menolak berbagai program yang dinilai eksploitatif dan manipulatif dari pihak aplikator yang merugikan mitra pengemudi.

Hingga berita ini diturunkan, agenda RDPU mempersilakan perwakilan ojol untuk menyampaikan aspirasinya.

Tuntutan pengurangan potongan yang dikenakan oleh aplikator sebesar 10 persen sudah beberapa kali disampaikan perwakilan ojol ke DPR. Namun hingga kini, baik pemerintah maupun pihak perusahaan belum ada titik temu terkait tuntutan pengurangan itu.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya