Gedung parlemen Nepal dibakar (Foto: BBC)
Gelombang demo besar-besaran di Nepal terus memanas hingga Selasa, 9 September 2025 waktu setempat.
Ribuan massa turun ke jalan dan membakar gedung parlemen di ibu kota Kathmandu, hanya beberapa jam setelah Perdana Menteri KP Sharma Oli mengumumkan pengunduran dirinya.
Hingga Selasa malam, tiga orang lagi dilaporkan tewas dalam kerusuhan ini, sementara 900 narapidana dilaporkan kabur dari dua penjara di distrik barat Nepal. Petugas keamanan kewalahan menghadapi ledakan kemarahan massa.
Kemarahan juga menyebar ke rumah-rumah para politisi senior. Menteri Luar Negeri Arzu Rana Deuba, istri mantan Perdana Menteri Sher Bahadur Deuba, diseret dari kediamannya dan dipukuli oleh massa.
"Mereka terus berteriak bahwa kami telah mencuri masa depan mereka," ujar Deuba kepada para ajudan, dikutip dari
Times of India, Rabu 10 September 2025.
Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Bishnu Prasad Paudel dikejar-kejar di jalanan oleh para pengunjuk rasa yang menendang dan memukulnya.
Istri mantan Perdana Menteri Jhalanath Khanal, Rajyalaxmi Chitrakar, tewas setelah para pengunjuk rasa membakar rumah mereka.
Pejabat partai mengonfirmasi kematiannya pada Selasa malam, menyebutnya sebagai tindakan biadab yang mencerminkan arah gerakan yang berbahaya.
Protes besar ini awalnya dipicu oleh larangan penggunaan 26 platform media sosial seperti Facebook dan Instagram. Pemerintah berdalih kebijakan itu untuk mencegah penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, dan penipuan daring. Namun keputusan tersebut justru memantik kemarahan publik, terutama kaum muda yang mengandalkan media sosial untuk hiburan, berita, dan bisnis.
Meskipun larangan itu akhirnya dicabut tergesa-gesa pada Senin malam, protes sudah terlanjur membesar. Gelombang kemarahan rakyat menjelma menjadi gerakan antikorupsi yang menargetkan elite politik Nepal.
Militer Nepal menuding para demonstran memanfaatkan situasi untuk merusak, menjarah, dan membakar properti publik maupun pribadi.
“Jika kerusuhan berlanjut, semua lembaga keamanan, termasuk Angkatan Darat Nepal, berkomitmen untuk mengambil alih kendali situasi mulai pukul 22.00 waktu setempat," menurut pernyataan resmi.
Meskipun KP Oli sudah mengundurkan diri, kondisi politik Nepal tetap tak menentu. Belum jelas siapa yang akan menggantikannya, sementara sejumlah menteri dan pejabat dilaporkan berlindung di markas pasukan keamanan karena takut menjadi sasaran amarah massa.
Di gedung parlemen ratusan demonstran menari, menyanyikan lagu-lagu perlawanan, dan mengibarkan bendera Nepal di sekitar api unggun di pintu masuk. Semua jendela gedung dipecahkan, grafiti antikorupsi memenuhi dinding, dan sebagian pengunjuk rasa berhasil masuk ke ruang parlemen.
Seorang warga Kathmandu, Muna Shreshta, 20 tahun, yang ikut dalam aksi tersebut mengatakan sudah saatnya korupsi di negaranya diberantas.
“Korupsi sudah menjadi masalah lama. Sudah waktunya bangsa kita berubah, pemimpin kita berubah, semuanya berubah," ujarnya kepada BBC.
“Kami senang menyaksikan ini dan memperjuangkannya. Saya harap perubahan ini membawa sesuatu yang positif bagi kami," lanjutnya.
Nepal kini berada di ambang krisis politik besar. Meski larangan media sosial sudah dicabut, kemarahan rakyat belum mereda. Tuntutan mereka bukan lagi soal kebebasan digital, melainkan perlawanan terhadap korupsi, ketidakadilan, dan elite politik yang dianggap gagal membawa perubahan.
Sejauh ini dilaporkan total 19 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka dalam kerusuhan Nepal.
