Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Bisnis

Purbaya Kaget jadi Menkeu: Ternyata Salah Ngomong Langsung Dipelintir

SELASA, 09 SEPTEMBER 2025 | 18:59 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui dirinya masih terbawa gaya lama dalam berbicara.

Ia meminta maaf atas pernyataan di hari pertamanya menjabat, khususnya terkait tuntutan masyarakat 17+8.

"Ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi, kalau ngomong, kalau kata Bu Sri Mulyani gayanya koboi," ujar Purbaya dalam konferensi pers usai serah terima jabatan (sertijab) di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa 9 September 2025.


Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengaku cukup terkejut dengan sorotan publik yang begitu besar terhadap setiap ucapannya.

"Waktu di LPS sih enggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di (Kementerian) Keuangan beda Bu. Salah ngomong langsung dipelintir sana-sini. Jadi, saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi," tuturnya.

Seperti diketahui Purbaya baru dilantik sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Senin 8 September 2025 sore, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86 Tahun 2025. 

Usai pelantikan, ia langsung menuju Gedung Kemenkeu pukul 17.17 WIB dan disambut jajaran eselon I serta tiga wakil menteri keuangan.

Dalam konferensi pers, Purbaya melontarkan pernyataan mengenai tuntutan 17+8 yang belakangan ramai di media sosial maupun aksi jalanan.

"Saya belum mempelajari itu (tuntutan 17+8), tapi basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," tegasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya