Menkeu Purbaya Minta Maaf, Akui Salah Ngomong Soal Tuntutan 17+8

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya meluruskan pernyataannya yang menuai kontroversial terkait tuntutan 17+8. 

Dalam pernyataan perdananya usai dilantik, Senin, 8 September 2025, Purbaya menilai tuntutan 17+8 hanya datang dari “sebagian kecil rakyat”. Ucapannya itu menuai kritik luas karena dianggap meremehkan aspirasi publik.

Usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 9 September 2025, Purbaya meminta maaf karena salah ucap dalam pernyataan sebelumnya.

“Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf,” ungkapnya kepada awak media

Ia menegaskan, pernyataannya sehari sebelumnya tidak dimaksudkan untuk mengecilkan aspirasi masyarakat.

Purbaya meralat omongannya kemarin dengan menyebut sebagian besar masyarakat merasa susah sehingga demo bisa terjadi, bukan sebagian kecil. 

“Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, banyak masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan," ujarnya. 

Purbaya juga mengaku kaget melihat dinamika baru yang ia hadapi sejak menjadi menteri, di mana setiap pernyataan publik bisa dipotong-potong dan menuai kritik.

“Kaget juga. Tapi kan ini proses edukasi ke publik. Ya nggak apa-apa. Saya juga sama. Kalau saya salah, saya perbaiki. Tapi yang jelas maksud saya seperti itu. Bukan bilang, oh biar aja atau itu yang susah aja," tegas Purbaya. 

Menkeu yang baru dilantik itu juga berjanji akan memperbaiki perekonomian nasional dan membawa kesejahteraan untuk rakyat 

"Ada sesuatu yang bisa diperbaiki yang membuat mereka nanti lebih mudah mencari kerjaan. Bukan mereka ya, semuanya, masyarakat, bisa sejahtera bersama. Itu tujuan utamanya sebetulnya,” tandasnya.