Berita

Pelantikan jajaran baru Kabinet Merah Putih. (Foto: YouTube Sekretariat Presiden)

Politik

Pembantu Baru Presiden Diwanti-wanti Jaga Omongan

SELASA, 09 SEPTEMBER 2025 | 13:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Prabowo Subianto akhirnya merombak jajaran Kabinet Merah Putih. Lima pos kementerian resmi berganti nakhoda dalam pengumuman yang disampaikan langsung di Istana Negara, Jakarta, Senin sore, 8 September 2025.

Adapun kementerian yang direshuffle yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang kini dipimpin Budi Gunawan, Kementerian Pemuda dan Olahraga oleh Dito Ariotedjo, Kementerian Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dari Abdul Kadir Karding ke Mukhtarudin, serta Kementerian Koperasi dari Budi Arie Setiadi ke Fery Juliantono.

Reshuffle kali ini juga diwarnai pengisian kementerian baru. Gus Irfan Yusuf dipercaya sebagai Menteri Haji, dengan Dahnil Anzar Simanjuntak mendampinginya sebagai Wakil Menteri


Pengamat politik Adi Prayitno menaruh harapan besar pada wajah baru kabinet ini. Ia menekankan bahwa menteri baru harus benar-benar menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.

“Semoga menteri yang baru bisa menciptakan lapangan pekerjaan, selesaikan kemiskinan, dan pengangguran. Supaya tak ada lagi rakyat yang menuntut perbaikan,” ujarnya kepada RMOL di Jakarta, Selasa, 9 September 2025.

Namun, Adi juga memberi catatan khusus kepada Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa. Pasalnya, beberapa jam setelah dilantik, Purbaya melontarkan pernyataan yang menyinggung tuntutan publik 17+8, dengan menyebut pertumbuhan ekonomi 6-7 persen akan meredam kritik.

Bagi Direktur Parameter Politik Indonesia itu, ucapan tersebut bisa dianggap meremehkan keresahan masyarakat. 

“Sebagian kecil rakyat begini, banyak sekali di negara ini. Tersebar di pelosok negeri,” katanya mengingatkan bahwa suara rakyat tak bisa diabaikan, betapapun kecilnya.

Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu lantas mewanti-wanti pembantu presiden yang baru dilantik sebaiknya jangan speak up ke publik dulu karena dikhawatirkan blunder.

"Jikapun ingin bicara sebaiknya konpress tertulis supaya terukur," pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya