Berita

Pelantikan jajaran baru Kabinet Merah Putih. (Foto: YouTube Sekretariat Presiden)

Politik

Pembantu Baru Presiden Diwanti-wanti Jaga Omongan

SELASA, 09 SEPTEMBER 2025 | 13:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Prabowo Subianto akhirnya merombak jajaran Kabinet Merah Putih. Lima pos kementerian resmi berganti nakhoda dalam pengumuman yang disampaikan langsung di Istana Negara, Jakarta, Senin sore, 8 September 2025.

Adapun kementerian yang direshuffle yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang kini dipimpin Budi Gunawan, Kementerian Pemuda dan Olahraga oleh Dito Ariotedjo, Kementerian Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dari Abdul Kadir Karding ke Mukhtarudin, serta Kementerian Koperasi dari Budi Arie Setiadi ke Fery Juliantono.

Reshuffle kali ini juga diwarnai pengisian kementerian baru. Gus Irfan Yusuf dipercaya sebagai Menteri Haji, dengan Dahnil Anzar Simanjuntak mendampinginya sebagai Wakil Menteri


Pengamat politik Adi Prayitno menaruh harapan besar pada wajah baru kabinet ini. Ia menekankan bahwa menteri baru harus benar-benar menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.

“Semoga menteri yang baru bisa menciptakan lapangan pekerjaan, selesaikan kemiskinan, dan pengangguran. Supaya tak ada lagi rakyat yang menuntut perbaikan,” ujarnya kepada RMOL di Jakarta, Selasa, 9 September 2025.

Namun, Adi juga memberi catatan khusus kepada Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa. Pasalnya, beberapa jam setelah dilantik, Purbaya melontarkan pernyataan yang menyinggung tuntutan publik 17+8, dengan menyebut pertumbuhan ekonomi 6-7 persen akan meredam kritik.

Bagi Direktur Parameter Politik Indonesia itu, ucapan tersebut bisa dianggap meremehkan keresahan masyarakat. 

“Sebagian kecil rakyat begini, banyak sekali di negara ini. Tersebar di pelosok negeri,” katanya mengingatkan bahwa suara rakyat tak bisa diabaikan, betapapun kecilnya.

Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu lantas mewanti-wanti pembantu presiden yang baru dilantik sebaiknya jangan speak up ke publik dulu karena dikhawatirkan blunder.

"Jikapun ingin bicara sebaiknya konpress tertulis supaya terukur," pungkasnya.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

UPDATE

Prabowo Tetap Hadiri Peluncuran Buku Bahlil Meski Sedang Flu

Jumat, 07 Agustus 2026 | 16:26

KPK Panggil Pengelola Wisma Atlet Buntut Kasus Korupsi Bea Cukai

Jumat, 07 Agustus 2026 | 16:23

Sudaryono Diyakini Mampu Benahi Tata Kelola Program MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 16:20

Jangan Cepat Puas, Pengangguran Turun tapi Kualitas Pekerjaan Masih jadi PR

Jumat, 07 Agustus 2026 | 16:14

KPK Panggil Petinggi PAN Rejang Lebong di Pengembangan Kasus Bengkulu

Jumat, 07 Agustus 2026 | 16:04

Belum Ada Rencana Reshuffle, Istana Utamakan Isi Jabatan yang Kosong

Jumat, 07 Agustus 2026 | 15:54

BPK: Opini WTP Bukan Tujuan Akhir, Tata Kelola Harus Terus Diperkuat

Jumat, 07 Agustus 2026 | 15:42

Spoiler One Piece Chapter 1190: Duel Gaban vs Imu Memanas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 15:22

Istana Benarkan Destry Damayanti Masuk Bursa Gubernur BI

Jumat, 07 Agustus 2026 | 15:17

Daftar Harga Pertamax Terbaru di SPBU Pertamina Seluruh Indonesia

Jumat, 07 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya