Berita

Pelantikan jajaran baru Kabinet Merah Putih. (Foto: YouTube Sekretariat Presiden)

Politik

Pembantu Baru Presiden Diwanti-wanti Jaga Omongan

SELASA, 09 SEPTEMBER 2025 | 13:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Prabowo Subianto akhirnya merombak jajaran Kabinet Merah Putih. Lima pos kementerian resmi berganti nakhoda dalam pengumuman yang disampaikan langsung di Istana Negara, Jakarta, Senin sore, 8 September 2025.

Adapun kementerian yang direshuffle yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang kini dipimpin Budi Gunawan, Kementerian Pemuda dan Olahraga oleh Dito Ariotedjo, Kementerian Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dari Abdul Kadir Karding ke Mukhtarudin, serta Kementerian Koperasi dari Budi Arie Setiadi ke Fery Juliantono.

Reshuffle kali ini juga diwarnai pengisian kementerian baru. Gus Irfan Yusuf dipercaya sebagai Menteri Haji, dengan Dahnil Anzar Simanjuntak mendampinginya sebagai Wakil Menteri


Pengamat politik Adi Prayitno menaruh harapan besar pada wajah baru kabinet ini. Ia menekankan bahwa menteri baru harus benar-benar menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.

“Semoga menteri yang baru bisa menciptakan lapangan pekerjaan, selesaikan kemiskinan, dan pengangguran. Supaya tak ada lagi rakyat yang menuntut perbaikan,” ujarnya kepada RMOL di Jakarta, Selasa, 9 September 2025.

Namun, Adi juga memberi catatan khusus kepada Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa. Pasalnya, beberapa jam setelah dilantik, Purbaya melontarkan pernyataan yang menyinggung tuntutan publik 17+8, dengan menyebut pertumbuhan ekonomi 6-7 persen akan meredam kritik.

Bagi Direktur Parameter Politik Indonesia itu, ucapan tersebut bisa dianggap meremehkan keresahan masyarakat. 

“Sebagian kecil rakyat begini, banyak sekali di negara ini. Tersebar di pelosok negeri,” katanya mengingatkan bahwa suara rakyat tak bisa diabaikan, betapapun kecilnya.

Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu lantas mewanti-wanti pembantu presiden yang baru dilantik sebaiknya jangan speak up ke publik dulu karena dikhawatirkan blunder.

"Jikapun ingin bicara sebaiknya konpress tertulis supaya terukur," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya