Berita

Pelantikan jajaran baru Kabinet Merah Putih. (Foto: YouTube Sekretariat Presiden)

Politik

Pembantu Baru Presiden Diwanti-wanti Jaga Omongan

SELASA, 09 SEPTEMBER 2025 | 13:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Prabowo Subianto akhirnya merombak jajaran Kabinet Merah Putih. Lima pos kementerian resmi berganti nakhoda dalam pengumuman yang disampaikan langsung di Istana Negara, Jakarta, Senin sore, 8 September 2025.

Adapun kementerian yang direshuffle yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang kini dipimpin Budi Gunawan, Kementerian Pemuda dan Olahraga oleh Dito Ariotedjo, Kementerian Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dari Abdul Kadir Karding ke Mukhtarudin, serta Kementerian Koperasi dari Budi Arie Setiadi ke Fery Juliantono.

Reshuffle kali ini juga diwarnai pengisian kementerian baru. Gus Irfan Yusuf dipercaya sebagai Menteri Haji, dengan Dahnil Anzar Simanjuntak mendampinginya sebagai Wakil Menteri


Pengamat politik Adi Prayitno menaruh harapan besar pada wajah baru kabinet ini. Ia menekankan bahwa menteri baru harus benar-benar menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.

“Semoga menteri yang baru bisa menciptakan lapangan pekerjaan, selesaikan kemiskinan, dan pengangguran. Supaya tak ada lagi rakyat yang menuntut perbaikan,” ujarnya kepada RMOL di Jakarta, Selasa, 9 September 2025.

Namun, Adi juga memberi catatan khusus kepada Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa. Pasalnya, beberapa jam setelah dilantik, Purbaya melontarkan pernyataan yang menyinggung tuntutan publik 17+8, dengan menyebut pertumbuhan ekonomi 6-7 persen akan meredam kritik.

Bagi Direktur Parameter Politik Indonesia itu, ucapan tersebut bisa dianggap meremehkan keresahan masyarakat. 

“Sebagian kecil rakyat begini, banyak sekali di negara ini. Tersebar di pelosok negeri,” katanya mengingatkan bahwa suara rakyat tak bisa diabaikan, betapapun kecilnya.

Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu lantas mewanti-wanti pembantu presiden yang baru dilantik sebaiknya jangan speak up ke publik dulu karena dikhawatirkan blunder.

"Jikapun ingin bicara sebaiknya konpress tertulis supaya terukur," pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya