Perdana Menteri Prancis Francois Bayrou (Foto: France24)
Perdana Menteri Prancis Francois Bayrou resmi lengser setelah kalah dalam mosi tidak percaya pada Senin, 7 September 2025, waktu setempat.
Dalam pemungutan suara di Majelis Nasional, 364 anggota parlemen menolak Bayrou, sementara hanya 194 yang mendukungnya.
Dikutip dari France24, Bayrou akan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Emmanuel Macron pada Selasa, 8 September 2025. Meski begitu, ia masih akan menjabat sebagai perdana menteri sementara hingga penggantinya ditunjuk dalam beberapa hari ke depan.
Keputusan Bayrou untuk memangkas pengeluaran negara sebesar 44 miliar Euro demi menekan utang Prancis menjadi awal gonjang-ganjing. Keputusannya tersebut memicu gelombang penolakan lintas partai.
Situasi politik Prancis kini kian panas. Partai sayap kanan National Rally dan sayap kiri France Unbowed kompak menuntut pemilihan parlemen dipercepat. Bahkan, keduanya menyerukan agar Macron ikut mundur. Namun, presiden menegaskan bulan lalu bahwa ia tidak akan melepas jabatannya dan akan tetap memimpin hingga 2027.
Sementara itu, kemarahan publik terus meningkat. Gerakan akar rumput Bloquons Tout (“Mari Blokir Semuanya”) berencana menggelar aksi besar-besaran pada hari Rabu. Demonstrasi ini diperkirakan akan melumpuhkan bandara, stasiun kereta, dan jalan utama di seluruh Prancis.
Dalam pidato terakhirnya di Majelis Nasional, Bayrou mengakui bahwa langkahnya mempertaruhkan jabatan adalah tindakan berisiko, tetapi ia merasa tak punya pilihan lain.
“Risiko terbesar adalah tidak mengambil satu pun, membiarkan semuanya berjalan tanpa mengubah apa pun, terus berpolitik seperti biasa,” kata Bayrou.
“Tunduk pada utang itu seperti tunduk pada kekuatan militer. Didominasi oleh senjata, atau didominasi oleh kreditor - dalam kedua kasus itu, kita kehilangan kebebasan,” tegasnya.
Hingga kuartal pertama 2025, utang publik Prancis menembus 3,346 triliun Euro, setara 114 persen dari PDB. Anggaran untuk membayar bunga utang kini menjadi salah satu beban terbesar negara, mencapai sekitar 7 persen dari total belanja pemerintah.
