Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Setpres RI)

Politik

Guntur Romli:

Menkeu Purbaya Arogan Remehkan Tuntutan Pendemo

SELASA, 09 SEPTEMBER 2025 | 00:47 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Baru beberapa jam dilantik Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dinilai telah melontarkan pernyataan kontroversial.

Dalam pernyataan perdananya usai dilantik, Purbaya menilai munculnya tuntutan 17+8 hanya disuarakan sebagian kecil rakyat yang merasa hidupnya terganggu.

Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli nenilai Purbaya sangat arogan karena meremehkan aksi demonstrasi massa.


"Menkeu yang baru: Purbaya ini arogan sekali. Meremehkan aksi massa dgn mengatakan yg demo hidupnya terganggu karena masih kurang," kata utur Romli dikutip dari akun Facebook pribadinya, Selasa 9 September 2025.

Romli mengingatkan bahwa di negara-negara maju yang ekonominya bagus, juga ada aksi unjuk rasa.

"Karena demo itu protes pada panyelewengan," pungkas Guntur Romli.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mempelajari secara detail isi tuntutan tersebut. Namun, ia menilai suara tuntutan 17+8 itu hanya datang dari kelompok kecil masyarakat

"Itu suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya, masih kurang ya," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Senin, 8 September 2025.

Meski begitu, Purbaya optimis keresahan itu akan mereda jika pemerintah berhasil meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

"Jika saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," kata Purbaya.





Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya