BAGI banyak orang Indonesia, nama Politico kurang begitu populer. Versi PDF majalah ini sering nyasar di grup WhatsApp. Saya pernah memiliki versi cetaknya saat memimpin tabloid politik mingguan TEKAD dengan oplag hingga lebih 130 ribu pada tahun 2000-an.
Di Amerika Serikat, Politico memang bukan majalah murahan. Dari versi cetak, ia ini kini jadi media digital paling serius di sana, pusat gosip elit Washington, dan rajin jadi bahan bacaan para pelobi yang ingin tahu siapa tidur dengan siapa di panggung politik Capitol Hill.
Didirikan pada 2007 di Washington D.C., Politico lahir dengan misi memberitakan politik Amerika secara cepat, tajam, dan serba detail, terutama intrik di Gedung Putih dan Kongres. Anda yang pernah memperoleh edisi ebooknya tahu itu.
Model bisnis portal ini unik: di satu sisi ia menyajikan berita harian yang bisa diakses gratis, di sisi lain punya layanan premium bernama Politico Pro. Untuk mengakses layanan ini, para pelobi, konsultan kebijakan, dan birokrat harus bayar mahal.
Dari sinilah Politico meraup sebagian besar pendapatan, menjadikannya semacam "warung kopi elit" tempat informasi politik disajikan bukan hanya untuk rakyat banyak, tapi juga untuk mereka yang ingin mengatur arah kebijakan.
Nah, rupanya Politico sekarang sedang jadi "laboratorium percobaan" bagi makhluk bernama kecerdasan buatan alias AI. Tentu bukan AI yang bisa bikin gorengan kering sempurna atau tahu bulat lima ratusan yang dijual di lapak.
Tapi, maksudnya, AI yang tugasnya merangkum pidato politisi dan menyusun laporan kebijakan. Singkatnya, robot disuruh jadi reporter. Kedengarannya keren, kan? Reporter yang tidak perlu gaji lembur, tidak ikut mogok, dan tidak pernah minta cuti melahirkan.
Masalahnya, robot ini ternyata juga bisa ngaco. Halu, kata orang. Di saat konvensi Partai Demokrat -yang di sana dianggap "Super Bowl"-nya politik- mesin AI canggih bernama LETO ditugasi bikin ringkasan pidato. Hasilnya? Halusinasi.
Kamala Harris tiba-tiba "diangkat" jadi penanggung jawab semua kebijakan imigrasi Biden, nama ibunya salah eja. Bahkan, Donald Trump diceritakan mendukung Obamacare, padahal seumur-umur yang ia dukung justru pencabutan Obamacare. Kalau di kampung saya, ringkasan macam ini lebih mirip kabar burung emak-emak di pos ronda ketimbang produk jurnalistik.
Di sisi lain, Politico juga punya alat AI bernama Report Builder. Fungsinya: bikin laporan kebijakan bagi pelanggan Politico Pro. Teorinya, AI ini akan menyaring arsip berita lalu meracik laporan siap saji untuk para pelobi.
Namun, dalam praktiknya ia halu lagi. Ia tiba-tiba menciptakan organisasi fiktif bernama Basket Weavers Guild dan League of Left-Handed Plumbers. Bayangkan betapa kagetnya tukang anyaman keranjang sungguhan kalau tiba-tiba masuk daftar lobi Capitol Hill!
Di sinilah drama terjadi. Serikat pekerja jurnalis di Politico -PEN Guild- marah besar. Mereka bilang, kontrak kerja jelas menegaskan bahwa kalau ada AI dipakai untuk membantu liputan, maka harus tunduk pada standar etika jurnalistik dan tetap ada pengawasan manusia.
Tapi manajemen Politico dengan enteng menjawab: "Tenang, ini bukan jurnalisme. Ini cuma eksperimen." Nah, kalau bukan jurnalisme, lalu kenapa tampil di halaman depan situs saat pesta politik paling penting? Logikanya mirip begini: "Jangan khawatir, ini bukan sate ayam, ini eksperimen. Tapi silakan dimakan."
Para akademisi komunikasi pasti garuk kepala. Dalam teori ruang publik Jugen Habermas, media massa itu arena diskusi rasional tempat warga mengakses informasi sahih. Kalau informasi sahihnya digantikan ringkasan instan yang bahkan tak sempat diperiksa redaktur, bukankah publik malah dituntun ke ruang gosip digital?
Dari kacamata etika Kantian pun jelas problematik: kebenaran bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban moral. Lalu bagaimana kalau "kewajiban" itu di-outsourcing ke algoritma mesin kecerdasan buatan yang salah menyebut nama ibu calon wakil presiden?
Politico sendiri membela diri dengan gaya korporat masa kini: AI membuat mereka lebih lincah, lebih adaptif, lebih sering muncul di hadapan audiens. Tentu saja, manis di telinga investor. Tapi jurnalis di lapangan merasa dipermalukan. “Mengapa tiba-tiba standar kebenaran diturunkan hanya karena yang menulis mesin?” tanya mereka. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya menentukan masa depan kepercayaan publik terhadap media.
Bayangkan kalau praktik serupa dibawa ke Indonesia. Misalnya, saat debat capres, sebuah media besar memajang ringkasan otomatis: “Capres A mendukung penutupan seluruh warung Indomie demi kedaulatan pangan.” Padahal yang diucapkan hanyalah kritik soal impor gandum. Dalam hitungan menit, narasi salah itu menyebar. Besok paginya, warung burjo diserbu mahasiswa marah. Siapa yang tanggung jawab? Robot? Server? Atau redaktur yang memilih diam karena ini hanya “eksperimen”?
Bayangkan bagaimana Kompas yang terkenal dengan disiplin verifikasi atau Tempo yang kerap mengandalkan jurnalisme investigasi, tiba-tiba tergoda memakai AI untuk mempercepat liputan. Tanpa kontrol ketat, ringkasan otomatis bisa dengan mudah mengubah kutipan pejabat menjadi bahan olok-olok di media sosial. Lebih gawat lagi, bagi media online yang selama ini lebih sering viral karena judul kocak daripada isi berita, AI bisa menjelma mesin pembuat meme gratis. Tentu publik akan terhibur, tapi apakah itu masih jurnalisme atau sekadar hiburan digital berkedok berita?
Refleksi pentingnya: teknologi memang bisa mempercepat kerja redaksi, tapi ia tidak boleh jadi alasan untuk melegalkan kesembronoan. Transparansi, kecepatan, dan label “powered by AI” tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah standar etika yang sama, entah tulisan lahir dari jari manusia atau dari chip silikon. Sebab publik tidak membeli eksperimen, publik membeli kepercayaan.
Kalau kepercayaan itu hilang, maka redaksi tak ubahnya bengkel hoaks premium. Dan saat itu terjadi, percayalah, bukan hanya serikat pekerja yang akan menggugat, tapi juga sejarah pers yang selama ini berdiri di atas satu fondasi: fakta yang diverifikasi, bukan fiksi mesin yang malas diperiksa.
