Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Kabar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang disebut-sebut bakal langsung menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menggantikan Marullah Matali yang akan memasuki masa pensiun, tanpa melalui panitia seleksi (pansel) memantik perhatian publik.
Aktivis Jakarta, Taufik Rendusara menilai, langkah penunjukan Sekda tanpa pansel berpotensi merusak komitmen Pramono terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Ini bisa menjadi preseden buruk jika benar terjadi,” kata Taufik melalui keterangan elektroniknya di Jakarta, Sabtu 6 September 2025.
Menurut Taufik, Sekda memegang peran vital sebagai dirigen birokrasi yang mengoordinasikan seluruh satuan kerja perangkat daerah. Karena itu, pemilihan Sekda tidak bisa dilakukan secara tertutup.
“Pansel bukan sekadar prosedur administratif, tapi keharusan agar calon Sekda diuji rekam jejaknya melalui seleksi terbuka,” kata Taufik.
Ia menekankan, mekanisme seleksi terbuka juga memungkinkan warga mengetahui kompetensi setiap kandidat. Dengan begitu, publik bisa menilai siapa yang layak memimpin birokrasi Jakarta dan memastikan proses berjalan transparan.
Selain soal mekanisme, Taufik mengingatkan kembali janji politik Pramono saat kampanye maupun usai dilantik sebagai gubernur. Saat itu, Pramono menegaskan tidak akan membawa aparatur sipil negara (ASN) dari luar daerah untuk mengisi jabatan strategis di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Janji itu penting untuk ditepati. Warga berharap Sekda yang terpilih benar-benar berasal dari lingkungan Pemprov, punya kapasitas memimpin, dan mampu menjadi jembatan komunikasi dengan DPRD,” kata Taufik.
Taufik menambahkan, posisi Sekda bukan hanya soal administrasi, melainkan juga soal legitimasi di mata masyarakat dan kemampuan menjaga ritme kerja birokrasi. Karena itu, proses seleksi yang transparan dinilai krusial agar hasilnya tidak menimbulkan polemik.
