Berita

Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Setpres RI)

Bisnis

Utang Membengkak, Sri Mulyani Tak Bisa Redam Ambisi Prabowo

JUMAT, 05 SEPTEMBER 2025 | 14:27 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Tren kenaikan utang pemerintah terus membengkak dan semakin mencemaskan. Berdasarkan data Center of Economic and Law Studies (Celios) utang pemerintah tembus Rp9.107 triliun hingga kuartal IV-2024.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya pengelolaan fiskal, terutama karena Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak mampu menahan ambisi belanja besar Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau kita lihat indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR), makin banyak berhutang, makin tidak efisien. Bahkan ICOR sempat naik 8,94 di kuartal I 2021. Padahal kalau utang produktif, ICOR seharusnya turun,” kata Bhima saat ditemui di kantornya, Jakarta pada Kamis, 4 September 2025.


Menurut Bhima, seharusnya utang dibelanjakan untuk hal-hal yang mendorong daya saing dan pengembangan dunia usaha. Namun yang terjadi, banyak belanja justru mengarah ke program yang tidak produktif.

“Di sini masyarakat wajib bertanya, buat apa ngutang terus, Bu Sri Mulyani? Beliau juga tidak bisa meredam ambisinya Pak Prabowo. Banyak program yang tidak produktif dan sekadar buang-buang anggaran, yang jadi korban, (contoh) di Pati yang PBB naik,” tegas Bhima.

Ia menambahkan, masalah semakin pelik ketika Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari utang yang tidak terpakai karena tidak terserap dengan baik, justru digunakan untuk belanja-belanja tidak tepat sasaran, seperti Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

“Kopdes belum siap, tapi sudah mau dikasih pinjaman (lewat SAL) dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Korbannya PBB, Himbara, dan Kopdes merah putih sendiri,” jelasnya.

Bhima mengingatkan, kondisi ini bisa menciptakan moral hazard di masyarakat dan berisiko menimbulkan masalah sistemik terhadap fiskal maupun sektor keuangan. 

“Kalau Kopdes bisa dapat pinjaman dari Himbara yang sumbernya dari SAL, dari APBN, masyarakat bisa berpikir ini tidak apa-apa, tidak perlu dikembalikan. Ini sangat berbahaya,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya