Utang Membengkak, Sri Mulyani Tak Bisa Redam Ambisi Prabowo

Tren kenaikan utang pemerintah terus membengkak dan semakin mencemaskan. Berdasarkan data Center of Economic and Law Studies (Celios) utang pemerintah tembus Rp9.107 triliun hingga kuartal IV-2024.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya pengelolaan fiskal, terutama karena Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak mampu menahan ambisi belanja besar Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau kita lihat indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR), makin banyak berhutang, makin tidak efisien. Bahkan ICOR sempat naik 8,94 di kuartal I 2021. Padahal kalau utang produktif, ICOR seharusnya turun,” kata Bhima saat ditemui di kantornya, Jakarta pada Kamis, 4 September 2025.

Menurut Bhima, seharusnya utang dibelanjakan untuk hal-hal yang mendorong daya saing dan pengembangan dunia usaha. Namun yang terjadi, banyak belanja justru mengarah ke program yang tidak produktif.

“Di sini masyarakat wajib bertanya, buat apa ngutang terus, Bu Sri Mulyani? Beliau juga tidak bisa meredam ambisinya Pak Prabowo. Banyak program yang tidak produktif dan sekadar buang-buang anggaran, yang jadi korban, (contoh) di Pati yang PBB naik,” tegas Bhima.

Ia menambahkan, masalah semakin pelik ketika Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari utang yang tidak terpakai karena tidak terserap dengan baik, justru digunakan untuk belanja-belanja tidak tepat sasaran, seperti Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

“Kopdes belum siap, tapi sudah mau dikasih pinjaman (lewat SAL) dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Korbannya PBB, Himbara, dan Kopdes merah putih sendiri,” jelasnya.

Bhima mengingatkan, kondisi ini bisa menciptakan moral hazard di masyarakat dan berisiko menimbulkan masalah sistemik terhadap fiskal maupun sektor keuangan. 

“Kalau Kopdes bisa dapat pinjaman dari Himbara yang sumbernya dari SAL, dari APBN, masyarakat bisa berpikir ini tidak apa-apa, tidak perlu dikembalikan. Ini sangat berbahaya,” tandasnya.