Berita

Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Ketua Umum BPD HIPMI Jaya, Ryan Haroen (Foto: BPD HIPMI Jaya)

Politik

HIPMI Jaya Apresiasi Keputusan Pramono Gratiskan Sewa Blok M

KAMIS, 04 SEPTEMBER 2025 | 13:18 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membebaskan biaya sewa kios selama dua bulan bagi para pedagang di Blok M, mendapat apresiasi tinggi dari Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jaya. 

Ketua Umum BPD HIPMI Jaya, Ryan Haroen, menegaskan bahwa langkah Gubernur bukan hanya solusi jangka pendek, melainkan sinyal kuat bahwa pemerintah hadir dan mendengar suara pelaku usaha kecil. 

"Keputusan Gubernur untuk menggratiskan sewa dan mengambil alih pengelolaan adalah langkah yang patut diapresiasi sekaligus dijaga keberlanjutannya,” ujarnya dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Kamis, 4 September 2025.


Menurutnya, Blok M bukan sekadar pusat perdagangan, melainkan ruang sosial, budaya, dan ekonomi kreatif yang telah melahirkan banyak produk lokal serta menjadi inkubator alami bagi wirausaha muda.

“Kebijakan ini adalah angin segar bagi UMKM. Hilangnya UMKM dari Blok M berarti hilangnya ruh budaya dan denyut ekonomi rakyat," kata Ryan.

Hal senada disampaikan Ketua Bidang IX UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan HIPMI Jaya, Jalu Yogo Santoso. 

Ia menekankan bahwa pembebasan sewa dua bulan memberikan waktu adaptasi yang sangat berarti bagi pelaku UMKM yang sebelumnya terbebani biaya tinggi.

Menurut Jalu, kebijakan ini bisa menjadi model pengelolaan ruang usaha yang lebih transparan, adil, dan inklusif di Jakarta.

“UMKM adalah sektor paling rentan. Keberpihakan seperti ini adalah bentuk nyata bahwa pemerintah ingin UMKM tetap hidup dan berkembang. HIPMI Jaya siap mendukung dengan pendampingan agar UMKM mampu beradaptasi dan terus menjadi motor ekonomi rakyat,” kata Jalu.

BPD HIPMI Jaya juga menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keberlangsungan UMKM, tidak hanya di Blok M tetapi juga di seluruh wilayah Jakarta. 

Mereka mendorong agar momentum ini ditindaklanjuti dengan forum bersama guna merumuskan skema keberlanjutan, termasuk penerapan tarif progresif, pemberian insentif, maupun model kemitraan baru yang lebih berpihak kepada UMKM.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya