Berita

Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Ketua Umum BPD HIPMI Jaya, Ryan Haroen (Foto: BPD HIPMI Jaya)

Politik

HIPMI Jaya Apresiasi Keputusan Pramono Gratiskan Sewa Blok M

KAMIS, 04 SEPTEMBER 2025 | 13:18 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membebaskan biaya sewa kios selama dua bulan bagi para pedagang di Blok M, mendapat apresiasi tinggi dari Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jaya. 

Ketua Umum BPD HIPMI Jaya, Ryan Haroen, menegaskan bahwa langkah Gubernur bukan hanya solusi jangka pendek, melainkan sinyal kuat bahwa pemerintah hadir dan mendengar suara pelaku usaha kecil. 

"Keputusan Gubernur untuk menggratiskan sewa dan mengambil alih pengelolaan adalah langkah yang patut diapresiasi sekaligus dijaga keberlanjutannya,” ujarnya dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Kamis, 4 September 2025.


Menurutnya, Blok M bukan sekadar pusat perdagangan, melainkan ruang sosial, budaya, dan ekonomi kreatif yang telah melahirkan banyak produk lokal serta menjadi inkubator alami bagi wirausaha muda.

“Kebijakan ini adalah angin segar bagi UMKM. Hilangnya UMKM dari Blok M berarti hilangnya ruh budaya dan denyut ekonomi rakyat," kata Ryan.

Hal senada disampaikan Ketua Bidang IX UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan HIPMI Jaya, Jalu Yogo Santoso. 

Ia menekankan bahwa pembebasan sewa dua bulan memberikan waktu adaptasi yang sangat berarti bagi pelaku UMKM yang sebelumnya terbebani biaya tinggi.

Menurut Jalu, kebijakan ini bisa menjadi model pengelolaan ruang usaha yang lebih transparan, adil, dan inklusif di Jakarta.

“UMKM adalah sektor paling rentan. Keberpihakan seperti ini adalah bentuk nyata bahwa pemerintah ingin UMKM tetap hidup dan berkembang. HIPMI Jaya siap mendukung dengan pendampingan agar UMKM mampu beradaptasi dan terus menjadi motor ekonomi rakyat,” kata Jalu.

BPD HIPMI Jaya juga menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keberlangsungan UMKM, tidak hanya di Blok M tetapi juga di seluruh wilayah Jakarta. 

Mereka mendorong agar momentum ini ditindaklanjuti dengan forum bersama guna merumuskan skema keberlanjutan, termasuk penerapan tarif progresif, pemberian insentif, maupun model kemitraan baru yang lebih berpihak kepada UMKM.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya