Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Setneg)

Politik

Geng Solo Lemahkan Kendali Presiden Prabowo

RABU, 03 SEPTEMBER 2025 | 12:03 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mengakomodasi kelompok politik tertentu berpotensi membahayakan stabilitas pemerintahan.

“Memang terlalu berbahaya yang dilakukan Pak Prabowo hari ini. Karena di dalam politik kesetiaan itu tidak bisa dibagi, apalagi mencoba ada kesetiaan baru karena punya kesetiaan lama. Loyalitas ganda itu nggak bisa apalagi matahari kembar,” ujar Pangi saat menjadi narasumber di salah satu stasiun TV, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Rabu, 3 September 2025.

Ia menyinggung peran kelompok yang disebutnya sebagai “geng Solo” yang menurutnya membuat kendali Presiden atas aparat negara melemah. 


"Artinya berhentilah Pak Prabowo mengasuh geng Solo ini,” tegas Pangi.

Dia lantas menyinggung jatuhnya korban jiwa dalam aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini karena presiden tidak mengendalikan penuh intelijen dan aparat TNI-Polri. Pangi pun membandingkan penanganan unjuk rasa saat ini dengan kondisi pada 2019. 

“2019 yang terjadi bisa satu kali 24 jam, sekarang kok bisa seperti ini unjuk rasa panjang sekali,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menyinggung akar kekecewaan rakyat yang tidak hanya soal pajak, melainkan juga penderitaan ekonomi akibat kebijakan pemerintah. 

“Kekecewaan hari ini adalah kondisi bagaimana negara dibuat tidak kuat. Jadi menurut saya harus diselesaikan,” ujarnya.

Meski tidak menyebut secara langsung, Pangi menyatakan publik memahami siapa yang dimaksud dengan kelompok geng solo.

“Kan saya nggak sebut nama geng Solo banyak. Tapi kita bisa paham lah,” imbuhnya.

Menutup pernyataannya, Pangi juga mengingatkan agar aparat tidak menstigma aksi unjuk rasa yang berjalan damai. 

"Saya heran juga kadang-kadang kalau nggak anarkis tertib itu dianggap anjing menggonggong kafilah berlalu. Itu masalah juga mestinya ke depan nggak perlu kemudian harus ada ketidakteraturan seperti ini,” pungkasnya.

Populer

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

UPDATE

Program Kurban Presiden dari APBN Punya Dampak Sosial dan Ekonomi

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:20

Isu Penutupan Gerai Alfamart-Indomaret Tak Terkait dengan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:11

Belum Hari Kemerdekaan, Rupiah Sudah di Atas Rp17.845 per Dolar AS

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:10

Bantuan Kurban Presiden dari APBN Lebih Tepat Disebut Program Sosial

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:06

Guru Berhak Dapat Kehidupan Layak Sesuai Pasal 27 UUD 1945

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:02

Iduladha di KBRI Madrid Jadi Obat Rindu Diaspora pada Masakan Indonesia

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:57

Pimpin Kurban Presiden dan Wapres di Istiqlal, Nasaruddin Umar: InsyaAllah Aman dan Sesuai Syariat

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:48

Harga Emas Antam Ambruk Rp31.000, Turun ke Rp2,75 Juta per Gram

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:40

Tak Boleh Asal Sembelih, Ini Standar Kurban Ketat di Istiqlal

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:26

Pemerintah Kejar Net Zero Emission Lewat Proyek Panas Bumi

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:23

Selengkapnya