Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Setneg)

Politik

Geng Solo Lemahkan Kendali Presiden Prabowo

RABU, 03 SEPTEMBER 2025 | 12:03 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mengakomodasi kelompok politik tertentu berpotensi membahayakan stabilitas pemerintahan.

“Memang terlalu berbahaya yang dilakukan Pak Prabowo hari ini. Karena di dalam politik kesetiaan itu tidak bisa dibagi, apalagi mencoba ada kesetiaan baru karena punya kesetiaan lama. Loyalitas ganda itu nggak bisa apalagi matahari kembar,” ujar Pangi saat menjadi narasumber di salah satu stasiun TV, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Rabu, 3 September 2025.

Ia menyinggung peran kelompok yang disebutnya sebagai “geng Solo” yang menurutnya membuat kendali Presiden atas aparat negara melemah. 


"Artinya berhentilah Pak Prabowo mengasuh geng Solo ini,” tegas Pangi.

Dia lantas menyinggung jatuhnya korban jiwa dalam aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini karena presiden tidak mengendalikan penuh intelijen dan aparat TNI-Polri. Pangi pun membandingkan penanganan unjuk rasa saat ini dengan kondisi pada 2019. 

“2019 yang terjadi bisa satu kali 24 jam, sekarang kok bisa seperti ini unjuk rasa panjang sekali,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menyinggung akar kekecewaan rakyat yang tidak hanya soal pajak, melainkan juga penderitaan ekonomi akibat kebijakan pemerintah. 

“Kekecewaan hari ini adalah kondisi bagaimana negara dibuat tidak kuat. Jadi menurut saya harus diselesaikan,” ujarnya.

Meski tidak menyebut secara langsung, Pangi menyatakan publik memahami siapa yang dimaksud dengan kelompok geng solo.

“Kan saya nggak sebut nama geng Solo banyak. Tapi kita bisa paham lah,” imbuhnya.

Menutup pernyataannya, Pangi juga mengingatkan agar aparat tidak menstigma aksi unjuk rasa yang berjalan damai. 

"Saya heran juga kadang-kadang kalau nggak anarkis tertib itu dianggap anjing menggonggong kafilah berlalu. Itu masalah juga mestinya ke depan nggak perlu kemudian harus ada ketidakteraturan seperti ini,” pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Muhammadiyah Himpun Rp6 Miliar untuk Korban Gempa NTT, Rp3,4 Miliar Telah Disalurkan

Sabtu, 05 September 2026 | 10:18

Emas Antam Ambruk Rp30.000, Termurah Dibanderol Rp1,3 Juta

Sabtu, 05 September 2026 | 09:19

Banding Kasus Penyiraman Air Keras, Hukuman Dua Pelaku Diringankan

Sabtu, 05 September 2026 | 08:50

Hari Pelanggan Nasional 2026, Pertagas Perkuat Layanan dan Keandalan Energi

Sabtu, 05 September 2026 | 08:14

112 Tersangka Kasus Karhutla Sudah Ditangkap, 55 Perkaran Dilidik

Sabtu, 05 September 2026 | 07:41

RUU Perampasan Aset Potensial Menjarah Aset Seluruh Rakyat

Sabtu, 05 September 2026 | 06:46

112 Tersangka Kasus Karhutla Ditangkap, Terbanyak di Riau

Sabtu, 05 September 2026 | 06:34

Muhammadiyah Layani Penyintas Gempa NTT

Sabtu, 05 September 2026 | 06:17

JHL Foundation Beri Beasiswa Kelapa untuk 100 Mahasiswa UBB

Sabtu, 05 September 2026 | 06:02

Operasi Modifikasi Cuaca Dioptimalkan di Kalbar dan Kalteng

Sabtu, 05 September 2026 | 05:52

Selengkapnya