Berita

Ilustrasi. (Foto: Antara)

Bisnis

Bumi Konawe Minerna Implementasikan Kepatuhan Hukum dan Tata Kelola Industri Nikel Lewat RCS

RABU, 03 SEPTEMBER 2025 | 09:02 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

PT Bumi Konawe Minerina salah satu entitas di bawah Aquila Nickel Group mengimplementasikan Regulatory Compliance System (RCS) dari Hukumonline sebagai wujud komitmen terhadap praktik pertambangan nikel yang bertanggung jawab, transparan, dan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik.

RCS tidak hanya memperkuat kepatuhan hukum tetapi juga menjadi fondasi untuk mewujudkan visi perusahaan serta memperkuat pilar Governance dalam kerangka ESG sebagai bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan.

"Melalui sistem ini seluruh kewajiban hukum dapat dikelola secara terstruktur, terdokumentasi, dan tepat waktu guna mendukung penerapan praktik terbaik dalam tata kelola industri pertambangan di Indonesia," kata Chief Executive Officer Aquila Nickel Group, Dmitry Privalov dalam keterangan resmi yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa 2 September 2025.


Dmitry percaya RCS memungkinkan Aquila Nickel Group untuk membangun kemitraan yang kredibel dengan komunitas dan juga berkontribusi nyata dalam transisi menuju energi berkelanjutan di Indonesia. Serta sejalan dengan komitmen menciptakan nilai jangka panjang bagi masyarakat, lingkungan, dan masa depan Indonesia.

"Kami meyakini bahwa pengelolaan kepatuhan berbasis digital bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan fondasi bagi integritas dan inovasi yang memperkuat ketahanan bisnis,” kata Dmitry.

Senada dengan Dmitry, RCS Project Manager Aquila Nickel Group, Muhammad Zainuddin Noor menuturkan bahwa berdasarkan data sektor pertambangan menghadapi lebih dari 6.000 kewajiban regulasi dari pemerintah pusat maupun daerah.

Zainuddin menilai RCS mempermudah proses tersebut, termasuk dengan fitur terjemahan regulasi ke bahasa Inggris yang akurat.

“Platform ini sangat membantu kami untuk memastikan kesesuaian regulasi secara prioritas dan membangun kepercayaan dari regulator, mitra bisnis, hingga masyarakat,” ujar Zainuddin.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

Mengenal Bupati Rejang Lebong M Fikri yang Baru Terjaring OTT

Selasa, 10 Maret 2026 | 06:15

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

UPDATE

Prabowo Cap Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis Sebagai Aksi Terorisme

Kamis, 19 Maret 2026 | 20:16

Motif Penyerang Aktivis KontraS Inisiatif atau Perintah Atasan?

Kamis, 19 Maret 2026 | 20:15

Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1447 Hijriah Jatuh pada 21 Maret 2026

Kamis, 19 Maret 2026 | 19:51

Pemerintah Siapkan Skema WFH PNS hingga Swasta, Berlaku Usai Idulfitri

Kamis, 19 Maret 2026 | 19:24

Waspada, Ratusan Suspek Virus Campak Ditemukan di Sumut

Kamis, 19 Maret 2026 | 19:20

Hilal 1 Syawal Belum Terlihat di Jawa Barat

Kamis, 19 Maret 2026 | 19:07

Bank Mandiri Berangkatkan Lebih dari 10.000 Pemudik Lebaran 2026

Kamis, 19 Maret 2026 | 19:05

Megawati Curhat ke Prabowo Lawatan di Arab Saudi dan UEA

Kamis, 19 Maret 2026 | 18:42

MUI: Jangan Paksakan Idulfitri Berbarengan

Kamis, 19 Maret 2026 | 18:29

MUI Imbau Umat Tunggu Hasil Sidang Isbat 1 Syawal 1447 H

Kamis, 19 Maret 2026 | 17:41

Selengkapnya