Berita

Ilustrasi. (Foto: Antara)

Bisnis

Bumi Konawe Minerna Implementasikan Kepatuhan Hukum dan Tata Kelola Industri Nikel Lewat RCS

RABU, 03 SEPTEMBER 2025 | 09:02 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

PT Bumi Konawe Minerina salah satu entitas di bawah Aquila Nickel Group mengimplementasikan Regulatory Compliance System (RCS) dari Hukumonline sebagai wujud komitmen terhadap praktik pertambangan nikel yang bertanggung jawab, transparan, dan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik.

RCS tidak hanya memperkuat kepatuhan hukum tetapi juga menjadi fondasi untuk mewujudkan visi perusahaan serta memperkuat pilar Governance dalam kerangka ESG sebagai bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan.

"Melalui sistem ini seluruh kewajiban hukum dapat dikelola secara terstruktur, terdokumentasi, dan tepat waktu guna mendukung penerapan praktik terbaik dalam tata kelola industri pertambangan di Indonesia," kata Chief Executive Officer Aquila Nickel Group, Dmitry Privalov dalam keterangan resmi yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa 2 September 2025.


Dmitry percaya RCS memungkinkan Aquila Nickel Group untuk membangun kemitraan yang kredibel dengan komunitas dan juga berkontribusi nyata dalam transisi menuju energi berkelanjutan di Indonesia. Serta sejalan dengan komitmen menciptakan nilai jangka panjang bagi masyarakat, lingkungan, dan masa depan Indonesia.

"Kami meyakini bahwa pengelolaan kepatuhan berbasis digital bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan fondasi bagi integritas dan inovasi yang memperkuat ketahanan bisnis,” kata Dmitry.

Senada dengan Dmitry, RCS Project Manager Aquila Nickel Group, Muhammad Zainuddin Noor menuturkan bahwa berdasarkan data sektor pertambangan menghadapi lebih dari 6.000 kewajiban regulasi dari pemerintah pusat maupun daerah.

Zainuddin menilai RCS mempermudah proses tersebut, termasuk dengan fitur terjemahan regulasi ke bahasa Inggris yang akurat.

“Platform ini sangat membantu kami untuk memastikan kesesuaian regulasi secara prioritas dan membangun kepercayaan dari regulator, mitra bisnis, hingga masyarakat,” ujar Zainuddin.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

16 Negara Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Tujuh Wakil Asia

Senin, 29 Juni 2026 | 02:03

Prediksi Skor Babak 32 Besar

Senin, 29 Juni 2026 | 02:00

Bareskrim Gagalkan Peredaran 325 Kg Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Senin, 29 Juni 2026 | 01:31

Segera Terbitkan Regulasi Pelarangan LGBT!

Senin, 29 Juni 2026 | 01:12

Forum Konferensi Republik Hasilkan Tiga Mandat

Senin, 29 Juni 2026 | 01:03

Mesir vs Iran: Stadion Berubah Jadi Arena Adu Gengsi Ribuan Tahun

Senin, 29 Juni 2026 | 00:38

Pelarangan Konferensi Republik di Kampus UI Tak Menumbuhkan Pesimisme

Senin, 29 Juni 2026 | 00:27

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

BPPKB Banten HDS Melepas Stigma Negatif terhadap Ormas

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:41

Forum Konferensi Republik Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:05

Selengkapnya