Berita

Ilustrasi. (Foto: Antara)

Bisnis

Bumi Konawe Minerna Implementasikan Kepatuhan Hukum dan Tata Kelola Industri Nikel Lewat RCS

RABU, 03 SEPTEMBER 2025 | 09:02 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

PT Bumi Konawe Minerina salah satu entitas di bawah Aquila Nickel Group mengimplementasikan Regulatory Compliance System (RCS) dari Hukumonline sebagai wujud komitmen terhadap praktik pertambangan nikel yang bertanggung jawab, transparan, dan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik.

RCS tidak hanya memperkuat kepatuhan hukum tetapi juga menjadi fondasi untuk mewujudkan visi perusahaan serta memperkuat pilar Governance dalam kerangka ESG sebagai bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan.

"Melalui sistem ini seluruh kewajiban hukum dapat dikelola secara terstruktur, terdokumentasi, dan tepat waktu guna mendukung penerapan praktik terbaik dalam tata kelola industri pertambangan di Indonesia," kata Chief Executive Officer Aquila Nickel Group, Dmitry Privalov dalam keterangan resmi yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa 2 September 2025.


Dmitry percaya RCS memungkinkan Aquila Nickel Group untuk membangun kemitraan yang kredibel dengan komunitas dan juga berkontribusi nyata dalam transisi menuju energi berkelanjutan di Indonesia. Serta sejalan dengan komitmen menciptakan nilai jangka panjang bagi masyarakat, lingkungan, dan masa depan Indonesia.

"Kami meyakini bahwa pengelolaan kepatuhan berbasis digital bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan fondasi bagi integritas dan inovasi yang memperkuat ketahanan bisnis,” kata Dmitry.

Senada dengan Dmitry, RCS Project Manager Aquila Nickel Group, Muhammad Zainuddin Noor menuturkan bahwa berdasarkan data sektor pertambangan menghadapi lebih dari 6.000 kewajiban regulasi dari pemerintah pusat maupun daerah.

Zainuddin menilai RCS mempermudah proses tersebut, termasuk dengan fitur terjemahan regulasi ke bahasa Inggris yang akurat.

“Platform ini sangat membantu kami untuk memastikan kesesuaian regulasi secara prioritas dan membangun kepercayaan dari regulator, mitra bisnis, hingga masyarakat,” ujar Zainuddin.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

DPR Minta Pengusaha Klub Malam Jangan Beri Ruang Peredaran Narkoba

Selasa, 09 Juni 2026 | 02:09

Telkom Bersama KIP Dukung Literasi Keterbukaan Informasi Publik

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:45

Buku ‘Presiden Solusi’ Ulas Rekam Jejak Transformasi Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:20

Ratifikasi ILO C188 Jangan Ulangi Kesalahan Implementasi MLC 2006

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:01

Miris! Purbaya Belum Siapkan Insentif buat Pedagang Tahu Tempe

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:42

Keanu Bantah Terima Duit Penipuan Jemaah Umrah Hanania

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:16

Ketum PPP Mardiono Dilaporkan ke Polisi, Dugaan Pemalsuan Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:12

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Bupati Muara Enim Dkk Langsung Digiring ke KPK Usai Terjaring OTT

Senin, 08 Juni 2026 | 23:45

Segel Gerai Tiffany & Co Dibuka Usai Sepakat Bayar Denda Rp97,49 M

Senin, 08 Juni 2026 | 23:16

Selengkapnya