Jurubicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih enggan mengungkapkan identitas pemilik uang 1,6 juta Dolar Amerika Serikat (AS), 4 unit mobil, serta 5 bidang tanah dan bangunan yang disita dalam kasus dugaan korupsi terkait pembagian kuota tambahan haji 2025.
"Untuk aset-aset disita dari mana, untuk saat ini belum bisa saya sampaikan," kata Jurubicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa siang, 2 September 2025.
Budi mengatakan, penyitaan itu dilakukan dalam beberapa kali, termasuk penyitaan ketika melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, baik di Kementerian Agama (Kemenag), rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, rumah pihak-pihak terkait lainnya, termasuk kantor-kantor asosiasi dan biro perjalanan.
"Dari penggeledahan-penggeledahan itu penyidik mengamankan tidak hanya dokumen, barang bukti elektronik, tapi juga ada beberapa aset yang diamankan dalam penggeledahan tersebut. Ada juga penyitaan aset yang dilakukan kepada saksi-saksi yang dipanggil dan dimintai keterangan pada saat pemeriksaan, yang kemudian dilakukan penyitaan atas aset-aset yang diduga terkait ataupun merupakan hasil dari tindak pidana korupsi tersebut," pungkas Budi.
Penyidikan perkara ini sudah dimulai KPK sejak Jumat, 8 Agustus 2025. KPK menggunakan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.
Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus.
Tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah pertemuan bilateral antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.
Namun, dalam Keputusan Menteri Agama nomor 130/2024 yang ditandatangani Yaqut pada 15 Januari 2024 justru mengatur pembagian 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus.
