Berita

Massa Sentral Gerakan Mahasiswa berunjuk rasa di kantor KPK mendesak Menpora Dito Ariotedjo ditetapkan tersangka. (Foto: dokumentasi pribadi)

Hukum

Demonstran: Tangkap Menpora Dito Ariotedjo!

SELASA, 02 SEPTEMBER 2025 | 06:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi didesak untuk memeriksa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo terkait dugaan keterlibatan aliran dana pengamanan kasus korupsi proyek Menara Base Transceiver Station (BTS) 4G. 

Desakan disampaikan massa mengatasnamakan diri Sentral Gerakan Mahasiswa saat berunjuk rasa di kantor KPK, Senin 1 September 2025.

Mereka menyebut Dito menerima Rp27 miliar berdasarkan pengakuan Irwan hermawan, komisaris PT Solitech Media Sinergy yang juga terpidana enam tahun kasus BTS 4G.


"Mendesak KPK untuk segera menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G, termasuk pihak-pihak yang menikmati aliran dana," kata koordiator aksi Suarsanto dalam orasinya. 

Massa mengingatkan korupsi BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu kasus besar yang mencoreng wajah pemerintahan pada 2023. 

Anggaran total proyek mencapai Rp28 triliun yang sejatinya ditujukan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Namun anggaran tersebut dikorupsi oleh Johnny G. Plate selaku Menkominfo dan sejumlah pihak lainnya sehingga menimbulkan kerugian negara Rp8,3 triliun.

"Dari total kerugian negara itu hanya Rp1,7 triliun yang berhasil dikembalikan ke negara, dan sudah ada putusan 16 terpidana berdasar putusan pengadilan. Namun kami meminta kepada KPK untuk menelusuri kembali keterlibatan Menpora yang disebut saksi menerima dana Rp27 miliar," tukas Suarsanto.

Unjuk rasa berlangsung tertib. Massa membawa spanduk dan poster antara lain bertuliskan "Panggil dan Tangkap Menpora Dito Arioetedjo."

Populer

Ramadhan Pohan, Pendukung Anies yang Kini Jabat Anggota Dewas LKBN ANTARA

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:45

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

UPDATE

OTT Pegawai Pajak Jakarta Utara: KPK Sita Uang Ratusan Juta dan Valas

Sabtu, 10 Januari 2026 | 12:14

Mendagri: 12 Wilayah Sumatera Masih Terdampak Pascabencana

Sabtu, 10 Januari 2026 | 12:04

Komisi I DPR: Peran TNI dalam Penanggulangan Terorisme Hanya Pelengkap

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:33

X Ganti Emotikon Bendera Iran dengan Simbol Anti-Rezim

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:27

Trump Sesumbar AS Bisa Kuasai 55 Persen Minyak Dunia Lewat Venezuela

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:10

Konten Seksual AI Bikin Resah, Grok Mulai Batasi Pembuatan Gambar

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:52

Ironi Pangan di Indonesia: 43 Persen Rakyat Tak Mampu Makan Bergizi

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:41

Emas Antam Berkilau, Naik Rp25.000 Per Gram di Akhir Pekan

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:34

Khamenei Ancam Tindak Tegas Pendemo Anti-Pemerintah

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:22

Ekonomi Global 2026: Di Antara Pemulihan dan Ketidakpastian Baru

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:06

Selengkapnya