DI dinding-dinding Jakarta, dari flyover sampai pos ronda, cat semprot warna-warni menjerit dua mantra yakni ACAB dan 1312. Dua kode yang mungkin terdengar seperti nama geng motor atau kode voucher diskon, tapi sejatinya adalah kritik keras.
ACAB merupakan terjemahan amarah yaitu All Cops Are Bastards. Apa perlu terjemahannya? “Semua polisi itu bangsa*”. Bahkan kini diteriaki lebih keras dengan tagar #PolisiPembunuh. Adapun angka 1312, juga bukan nomor togel, tapi sandi rahasia: 1=A, 3=C, 1=A, 2=B. Murid TK pun bisa menguraikannya.
Namun anehnya, di sore pengunjung Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto lebih memilih bicara soal kesepakatan politik dengan rekan-rekan DPR ketimbang menyinggung reformasi kepolisian. Ucapannya mengalir dengan nada jenderal yang masih betah main perang-perangan.
Katanya sih demo boleh, demokrasi dihargai, tapi kalau anarkis, “tindak tegas!” Titik. Masalahnya, siapa yang mendefinisikan anarkis? Apakah Affan Kurniawan, seorang ojol yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob 12 ton, bisa dikategorikan anarkis hanya karena ia berada di jalan yang salah?
Kalau begitu, rakyat sebaiknya mulai belajar ilmu sihir ini,
apparatusus evadus!, supaya bisa menghilang tiap kali berpapasan dengan polisi. Rakyat kini tak tahu lagi harus berkata apa, dan tak ngerti harus berteriak bagaimana lagi, agar polisi bisa lebih baik.
Ironi ini makin tebal ketika Kapolri dengan wajah muram meminta maaf di RSCM kepada keluarga Affan. Permintaan maaf, yang sudah jadi
template, seperti ucapan “selamat berbuka”, hanya meredam sementara. Besok atau lusa, ban baja Brimob bisa saja kembali menuntaskan drama di jalanan.
Data survei Indikator Politik (2022-2023) menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri anjlok hingga di bawah 50%. Ingatan warga bahwa polisi itu “bastard” sulit dihapus, terutama pasca Tragedi Kanjuruhan, kasus Ferdy Sambo, dan penanganan demonstrasi dengan kekerasan.
Lembaga Survei Indonesia (2024) juga mencatat persepsi bahwa Polri adalah “institusi paling korup” di Indonesia bersama DPR. Artinya, luka kepercayaan publik ini bukan insiden oknum, melainkan krisis struktural.
Ketika rakyat lebih takut pada polisi ketimbang kriminal jalanan, itu tanda alarm negara berbunyi. Coretan ACAB dan 1312 pada dinding-dinding demo itu bukan sekadar vandalisme, melainkan teks sosial, sebuah grafiti akademik, kalau mau sedikit pretensius.
Coretan itu mengajarkan bahwa rakyat sudah kehilangan bahasa resmi untuk berkomunikasi dengan penguasa. UU, pidato, hingga rapat dengar pendapat sudah tumpul. Yang tersisa hanyalah spidol permanen, cat merah, dan kaleng semprot.
Dan kalau Presiden masih terus menutup mata dan telinga terhadap kekerasan aparat, jangan salahkan rakyat bila memilih jalan aspal sebagai canvas baru demokrasi. Sudah terlalu banyak catatan vandalisme pihak kepolisian terhadap rakyat.
ACAB memiliki sejarah panjang. Di Inggris 1940-an, istilah ini lahir dalam konteks perlawanan buruh tambang terhadap aparat yang melindungi eksploitasi industri. Pada 1970-an, ia dipopulerkan oleh subkultur punk, disulam di jaket-jaket denim, ditulis di tembok, dan akhirnya mendunia.
Di Amerika Serikat, frasa ini hidup kembali lewat gerakan
Black Lives Matter yang menyorot kekerasan sistemik kepolisian terhadap warga kulit hitam. Jadi, grafiti ACAB di Jakarta bukanlah “import” mentah, tapi bagian dari kosakata global perlawanan terhadap aparat represif.
Kita bisa bercanda, menyebut ACAB sebagai singkatan lain, “Andai Cops Andai Baik.” Tapi sayangnya, kenyataan di lapangan berkata sebaliknya. Dari tragedi Kanjuruhan 2022, bentrokan Wadas, sampai Affan Kurniawan, pola yang muncul sama dimana aparat gemar menindas, refleksi belakangan.
Literatur kepolisian modern (David Bayley, 2001) menekankan tiga prinsip
democratic policing yakni akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik. Model
community policing yang diterapkan di Kanada, Jepang, atau Norwegia membuktikan bahwa polisi bisa hadir sebagai mitra warga, bukan predator.
Sementara teori procedural justice (Tom Tyler, 2006) menunjukkan: warga lebih patuh pada hukum bila merasa diperlakukan adil, bukan ditakut-takuti. Di negara-negara Skandinavia, polisi bahkan dipanggil “teman masyarakat”.
Di Indonesia, polisi lebih sering jadi karakter antagonis dalam meme. Ini bukan sekadar masalah citra; ini masalah nyawa. Kabar terbaru, bekas laras sepatu aparat konon menempel di tubuh Rheza Sendy Pratama, mahasiswa yang tewas usai berdemo di Markas Polda DI Yogyakarta.
Aparat kita lebih nyaman mengandalkan gas air mata ketimbang prosedur keadilan, dengan taruhan nyawa. Dan nyawa, seperti kata filsuf Hannah Arendt, adalah satu-satunya hal yang tak bisa direvisi dalam demokrasi. Hasilnya, kepatuhan publik lahir dari rasa takut, bukan rasa percaya.
Maka, seharusnya pidato seorang Presiden bukan berhenti pada “tindak tegas.” Ia harus berani bicara “tindak adil”. Reformasi kepolisian harus masuk agenda, mesti dia ungkap jelas dalam pernyataannya, bukan hanya menekankan pembagian kue politik dengan elit Senayan.
Kalau tidak, Prabowo hanya akan dicatat sejarah sebagai Presiden yang gagah di podium, tapi gagap di lapangan. Padahal dia tahu, kualitas demokrasi tidak diukur hanya oleh pemilu bebas, tetapi juga oleh rule of law dan integritas aparat penegak hukum (Diamond & Morlino, 2004).
Tanpa reformasi kepolisian, demokrasi Indonesia hanya pesta demokrasi formal, tapi dalam praktiknya tetap otoritarian. Atau, dalam bahasa satir adalah demokrasi kita naik motor ojol, tapi bannya digilas panser.
Affan sudah pergi, diseret roda baja negara. Tapi dari darahnya lahir kembali coretan yang lebih tebal: ACAB, 1312. Sebuah epitaf urban, yang entah kapan akan berhenti dicat, sebelum polisi berhenti menjadi monster dalam imajinasi rakyatnya sendiri.
Penulis adalah Wartawan Senior
