Berita

Walikota Bekasi Tri Adhianto bersama jajaran duduk bersama mahasiswa yang berdemo di depan Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin, 1 September 2025. (Foto: RMOL)

Nusantara

Demo Bekasi Adem, Walikota-Mahasiswa Duduk Bareng

Laporan: Slamet*
SENIN, 01 SEPTEMBER 2025 | 16:18 WIB

Gedung DPRD Kota Bekasi menjadi panggung ratusan mahasiswa menyampaikan orasi hari ini, Senin, 1 September 2025. Massa terpantau berasal dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

"Hidup kita, hak kita, dan masa depan kita terus dirampas penguasa yang hanya memprioritaskan kepentingan oligarki. Hari ini kita berdiri di sini bukan hanya sekadar mengeluh, tapi menuntut keadilan yang dijamin oleh konstitusi," kata koordinator aksi di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Massa juga menyoroti sikap represif aparat kepolisian yang menangkap demonstran. Padahal demonstrasi telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.


"Maka, ketika aparat menangkap dan menahan para aktivis, buruh, mahasiswa, pelajar, dan kaum miskin kota yang ingin ikut menyuarakan kebenaran, itu bukan hanya tindakan sewenang-wenang tapi pelanggaran konstitusi," jelas orator.

Demonstrasi berlangsung kondusif. Mereka juga bertemu dan berdialog dengan Walikota Bekasi, Tri Adhianto bersama Wakil Walikota Abdul Harris Bobihoe serta Ketua Komisi III DPRD Arif Rahman Hakim dan anggota dewan lain.

"Ini (DPRD) juga rumah rakyat yang harus dijaga marwah dan integritasnya. Mahasiswa begitu luar biasa memberi masukan. Ada yang harus kita selesaikan di tingkat pusat, ada juga pemerintah daerah," kata Tri.

Politisi PDIP ini secara khusus menyampaikan apresiasi kepada demonstran yang mengedepankan etika dan ketertiban.
 
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan, mulai dari desakan copot Kapolri, evaluasi kerja Kabinet Merah Putih, sahkan RUU Perampasan Aset Koruptor, mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, hingga hidup layak di Bekasi.

Massa juga menyuarakan pengusutan kasus korupsi di Bekasi, hingga meminta pajak yang memberatkan rakyat dihapus.

*Kontributor Wilayah Bekasi

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya