Berita

Sebuah gedung berlantai lima dibakar massa di dekat Markas Brimob Polda Metro Jaya di Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat 29 Agustus 2025. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Publika

Biang Kerusuhan di Negeri Ini

OLEH: JEJEP FALAHUL ALAM*
MINGGU, 31 AGUSTUS 2025 | 04:01 WIB

MUNGKIN semua orang akan bertanya-tanya, mengapa aksi kerusuhan saat ini menjalar ke berbagai daerah di Indonesia pasca unjuk rasa di Jakarta yang menelan korban jiwa? Suasananya terasa mirip masa Reformasi 1998.

Menjawab pertanyaan itu, setiap orang tentu memiliki pandangan berbeda. Namun, menurut berbagai kajian dan analisa pengamat yang tersebar di media, penulis menarik beberapa kesimpulan.

Krisis Kepercayaan


Salah satunya hal ini terjadi karena adanya ketidakpuasan rakyat yang telah mencapai titik kulminasi, hingga berubah menjadi krisis kepercayaan terhadap negara.

Para wakil rakyat, baik di DPR RI maupun DPRD daerah, diserang bukan semata karena gedungnya megah, melainkan dianggap simbol ketidakadilan dalam mengeluarkan kebijakan. Keputusan menaikkan tunjangan di tengah kesulitan rakyat dinilai sebagai ironi moral.

Sementara itu, Polri sebagai aparat penegak hukum kini dipersepsikan bukan lagi pelindung dan pengayom, tetapi alat kekerasan rezim.

Tragedi kematian almarhum Affan Kurniawan dalam demonstrasi 28 Agustus 2025 lalu menjadi moral shock yang mempertegas pandangan itu. Nyawa rakyat dianggap murah, sementara kesalahan aparat tidak pernah segera diakui dengan transparan.

Ekonomi Sulit, Amarah Mudah Meledak

Situasi ini diperparah dengan kondisi ekonomi masyarakat kelas bawah yang semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup. Kenaikan harga pangan, biaya hidup yang kian berat, hingga keterbatasan lapangan kerja menjadi bara api yang mudah disulut.

Dalam psikologi sosial, tekanan ekonomi adalah pemicu instabilitas paling cepat, sebab ia menyentuh dapur rumah tangga rakyat.

Mengapa Polisi Gagal Meredam?

Banyak yang menilai polisi gagal mengendalikan anarkisme publik. Namun kegagalan itu bukan pada jumlah personel atau kelengkapan peralatan, melainkan pada runtuhnya legitimasi sosial.

Ketika publik tak lagi percaya, maka setiap langkah represif justru menjadi bahan bakar kemarahan. Gas air mata tidak lagi membuat bubar, tetapi justru mengundang solidaritas.

Di era digital, polisi juga berhadapan dengan dinamika baru. Informasi, video, dan narasi perlawanan tersebar begitu cepat, membentuk "kerumunan cair" yang sulit dikendalikan dengan pendekatan tradisional. Narasi hoaks, framing provokatif, dan agitasi daring menambah kompleksitas kerusuhan.

Dugaan Peran Asing dan Oligarki

Jika berkaca pada sejarah politik Indonesia, gejolak sosial kerap tidak sepenuhnya lahir dari dinamika internal rakyat. Ada faktor eksternal yang ikut bermain, baik berupa campur tangan asing maupun manuver oligarki dalam negeri.

Kerusuhan dan aksi anarkis bisa saja menjadi produk dari permainan geopolitik asing yang tidak menginginkan Indonesia stabil. Begitu pula oligarki dalam negeri yang kepentingan bisnisnya terusik, mereka diduga menunggangi keresahan rakyat dengan bermain halus.

Keduanya tak tampil di depan, melainkan menggunakan tangan-tangan lain: organisasi, ormas, bahkan kelompok pemuda. Ketidakpuasan rakyat ditunggangi, sehingga protes yang seharusnya konstruktif berubah menjadi anarkis.

Bukan dengan Gas Air Mata

Penyelesaian gejolak sosial di Indonesia tidak cukup dengan menambah aparat di jalanan.

Penguatan intelijen untuk mendeteksi campur tangan asing sejak dini. Pembatasan dominasi oligarki agar tidak mudah memainkan isu.

Dialog nasional untuk meredam amarah rakyat secara substantif, bukan sekadar dengan pendekatan keamanan.

Seperti kata Bung Karno: "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Kini, perjuangan itu semakin kompleks, karena musuh tidak hanya datang dari dalam, tetapi juga dari luar negeri dengan wajah diplomasi dan ekonomi.

Penutup

Kerusuhan yang meluas ini alarm keras bagi negara. Tanpa koreksi kebijakan dan perbaikan pendekatan, potensi gelombang susulan sangat mungkin terjadi.

Sejarah Indonesia membuktikan, ketika rakyat kehilangan kepercayaan, simbol kekuasaanlah yang pertama kali jadi sasaran.

Keadilan, empati, dan keberpihakan nyata kepada rakyat adalah satu-satunya cara memulihkan legitimasi yang kini runtuh.


*Penulis adalah Alumni Pondok Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin Cirebon, dan Ketua LTN PCNU Majalengka




Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya