Berita

Sebuah gedung berlantai lima dibakar massa di dekat Markas Brimob Polda Metro Jaya di Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat 29 Agustus 2025. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Publika

Biang Kerusuhan di Negeri Ini

OLEH: JEJEP FALAHUL ALAM*
MINGGU, 31 AGUSTUS 2025 | 04:01 WIB

MUNGKIN semua orang akan bertanya-tanya, mengapa aksi kerusuhan saat ini menjalar ke berbagai daerah di Indonesia pasca unjuk rasa di Jakarta yang menelan korban jiwa? Suasananya terasa mirip masa Reformasi 1998.

Menjawab pertanyaan itu, setiap orang tentu memiliki pandangan berbeda. Namun, menurut berbagai kajian dan analisa pengamat yang tersebar di media, penulis menarik beberapa kesimpulan.

Krisis Kepercayaan


Salah satunya hal ini terjadi karena adanya ketidakpuasan rakyat yang telah mencapai titik kulminasi, hingga berubah menjadi krisis kepercayaan terhadap negara.

Para wakil rakyat, baik di DPR RI maupun DPRD daerah, diserang bukan semata karena gedungnya megah, melainkan dianggap simbol ketidakadilan dalam mengeluarkan kebijakan. Keputusan menaikkan tunjangan di tengah kesulitan rakyat dinilai sebagai ironi moral.

Sementara itu, Polri sebagai aparat penegak hukum kini dipersepsikan bukan lagi pelindung dan pengayom, tetapi alat kekerasan rezim.

Tragedi kematian almarhum Affan Kurniawan dalam demonstrasi 28 Agustus 2025 lalu menjadi moral shock yang mempertegas pandangan itu. Nyawa rakyat dianggap murah, sementara kesalahan aparat tidak pernah segera diakui dengan transparan.

Ekonomi Sulit, Amarah Mudah Meledak

Situasi ini diperparah dengan kondisi ekonomi masyarakat kelas bawah yang semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup. Kenaikan harga pangan, biaya hidup yang kian berat, hingga keterbatasan lapangan kerja menjadi bara api yang mudah disulut.

Dalam psikologi sosial, tekanan ekonomi adalah pemicu instabilitas paling cepat, sebab ia menyentuh dapur rumah tangga rakyat.

Mengapa Polisi Gagal Meredam?

Banyak yang menilai polisi gagal mengendalikan anarkisme publik. Namun kegagalan itu bukan pada jumlah personel atau kelengkapan peralatan, melainkan pada runtuhnya legitimasi sosial.

Ketika publik tak lagi percaya, maka setiap langkah represif justru menjadi bahan bakar kemarahan. Gas air mata tidak lagi membuat bubar, tetapi justru mengundang solidaritas.

Di era digital, polisi juga berhadapan dengan dinamika baru. Informasi, video, dan narasi perlawanan tersebar begitu cepat, membentuk "kerumunan cair" yang sulit dikendalikan dengan pendekatan tradisional. Narasi hoaks, framing provokatif, dan agitasi daring menambah kompleksitas kerusuhan.

Dugaan Peran Asing dan Oligarki

Jika berkaca pada sejarah politik Indonesia, gejolak sosial kerap tidak sepenuhnya lahir dari dinamika internal rakyat. Ada faktor eksternal yang ikut bermain, baik berupa campur tangan asing maupun manuver oligarki dalam negeri.

Kerusuhan dan aksi anarkis bisa saja menjadi produk dari permainan geopolitik asing yang tidak menginginkan Indonesia stabil. Begitu pula oligarki dalam negeri yang kepentingan bisnisnya terusik, mereka diduga menunggangi keresahan rakyat dengan bermain halus.

Keduanya tak tampil di depan, melainkan menggunakan tangan-tangan lain: organisasi, ormas, bahkan kelompok pemuda. Ketidakpuasan rakyat ditunggangi, sehingga protes yang seharusnya konstruktif berubah menjadi anarkis.

Bukan dengan Gas Air Mata

Penyelesaian gejolak sosial di Indonesia tidak cukup dengan menambah aparat di jalanan.

Penguatan intelijen untuk mendeteksi campur tangan asing sejak dini. Pembatasan dominasi oligarki agar tidak mudah memainkan isu.

Dialog nasional untuk meredam amarah rakyat secara substantif, bukan sekadar dengan pendekatan keamanan.

Seperti kata Bung Karno: "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Kini, perjuangan itu semakin kompleks, karena musuh tidak hanya datang dari dalam, tetapi juga dari luar negeri dengan wajah diplomasi dan ekonomi.

Penutup

Kerusuhan yang meluas ini alarm keras bagi negara. Tanpa koreksi kebijakan dan perbaikan pendekatan, potensi gelombang susulan sangat mungkin terjadi.

Sejarah Indonesia membuktikan, ketika rakyat kehilangan kepercayaan, simbol kekuasaanlah yang pertama kali jadi sasaran.

Keadilan, empati, dan keberpihakan nyata kepada rakyat adalah satu-satunya cara memulihkan legitimasi yang kini runtuh.


*Penulis adalah Alumni Pondok Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin Cirebon, dan Ketua LTN PCNU Majalengka




Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

KPK: Capres hingga Kepala Daerah Idealnya Tidak Karbitan

Minggu, 26 April 2026 | 17:35

Victor Orban Angkat Kaki dari Parlemen Hongaria, Fokus Benahi Partai

Minggu, 26 April 2026 | 17:18

Menlu Iran Temui Sultan Oman setelah Mediasi di Pakistan Gagal

Minggu, 26 April 2026 | 16:38

Respons Dedi Mulyadi Disindir "Shut Up KDM"

Minggu, 26 April 2026 | 16:37

PAD Retribusi Sampah Bocor Rp20 Miliar, Baunya di Saku Birokrat?

Minggu, 26 April 2026 | 16:01

Beyond Nostalgia ALJIRO Dorong Alumni Berperan untuk SDM

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Tersangka Penembakan Gala Dinner Wartawan Incar Pejabat Trump

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Comeback Sempurna di Bawah Keteduhan Trembesi

Minggu, 26 April 2026 | 15:42

Dua Laksamana Masuk Bursa Kuat KSAL

Minggu, 26 April 2026 | 15:40

Daycare Lakukan Kekerasan Harus Dicabut Izin dan Pelaku Dipenjara

Minggu, 26 April 2026 | 14:57

Selengkapnya