Berita

Sebuah gedung berlantai lima dibakar massa di dekat Markas Brimob Polda Metro Jaya di Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat 29 Agustus 2025. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Publika

Biang Kerusuhan di Negeri Ini

OLEH: JEJEP FALAHUL ALAM*
MINGGU, 31 AGUSTUS 2025 | 04:01 WIB

MUNGKIN semua orang akan bertanya-tanya, mengapa aksi kerusuhan saat ini menjalar ke berbagai daerah di Indonesia pasca unjuk rasa di Jakarta yang menelan korban jiwa? Suasananya terasa mirip masa Reformasi 1998.

Menjawab pertanyaan itu, setiap orang tentu memiliki pandangan berbeda. Namun, menurut berbagai kajian dan analisa pengamat yang tersebar di media, penulis menarik beberapa kesimpulan.

Krisis Kepercayaan


Salah satunya hal ini terjadi karena adanya ketidakpuasan rakyat yang telah mencapai titik kulminasi, hingga berubah menjadi krisis kepercayaan terhadap negara.

Para wakil rakyat, baik di DPR RI maupun DPRD daerah, diserang bukan semata karena gedungnya megah, melainkan dianggap simbol ketidakadilan dalam mengeluarkan kebijakan. Keputusan menaikkan tunjangan di tengah kesulitan rakyat dinilai sebagai ironi moral.

Sementara itu, Polri sebagai aparat penegak hukum kini dipersepsikan bukan lagi pelindung dan pengayom, tetapi alat kekerasan rezim.

Tragedi kematian almarhum Affan Kurniawan dalam demonstrasi 28 Agustus 2025 lalu menjadi moral shock yang mempertegas pandangan itu. Nyawa rakyat dianggap murah, sementara kesalahan aparat tidak pernah segera diakui dengan transparan.

Ekonomi Sulit, Amarah Mudah Meledak

Situasi ini diperparah dengan kondisi ekonomi masyarakat kelas bawah yang semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup. Kenaikan harga pangan, biaya hidup yang kian berat, hingga keterbatasan lapangan kerja menjadi bara api yang mudah disulut.

Dalam psikologi sosial, tekanan ekonomi adalah pemicu instabilitas paling cepat, sebab ia menyentuh dapur rumah tangga rakyat.

Mengapa Polisi Gagal Meredam?

Banyak yang menilai polisi gagal mengendalikan anarkisme publik. Namun kegagalan itu bukan pada jumlah personel atau kelengkapan peralatan, melainkan pada runtuhnya legitimasi sosial.

Ketika publik tak lagi percaya, maka setiap langkah represif justru menjadi bahan bakar kemarahan. Gas air mata tidak lagi membuat bubar, tetapi justru mengundang solidaritas.

Di era digital, polisi juga berhadapan dengan dinamika baru. Informasi, video, dan narasi perlawanan tersebar begitu cepat, membentuk "kerumunan cair" yang sulit dikendalikan dengan pendekatan tradisional. Narasi hoaks, framing provokatif, dan agitasi daring menambah kompleksitas kerusuhan.

Dugaan Peran Asing dan Oligarki

Jika berkaca pada sejarah politik Indonesia, gejolak sosial kerap tidak sepenuhnya lahir dari dinamika internal rakyat. Ada faktor eksternal yang ikut bermain, baik berupa campur tangan asing maupun manuver oligarki dalam negeri.

Kerusuhan dan aksi anarkis bisa saja menjadi produk dari permainan geopolitik asing yang tidak menginginkan Indonesia stabil. Begitu pula oligarki dalam negeri yang kepentingan bisnisnya terusik, mereka diduga menunggangi keresahan rakyat dengan bermain halus.

Keduanya tak tampil di depan, melainkan menggunakan tangan-tangan lain: organisasi, ormas, bahkan kelompok pemuda. Ketidakpuasan rakyat ditunggangi, sehingga protes yang seharusnya konstruktif berubah menjadi anarkis.

Bukan dengan Gas Air Mata

Penyelesaian gejolak sosial di Indonesia tidak cukup dengan menambah aparat di jalanan.

Penguatan intelijen untuk mendeteksi campur tangan asing sejak dini. Pembatasan dominasi oligarki agar tidak mudah memainkan isu.

Dialog nasional untuk meredam amarah rakyat secara substantif, bukan sekadar dengan pendekatan keamanan.

Seperti kata Bung Karno: "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Kini, perjuangan itu semakin kompleks, karena musuh tidak hanya datang dari dalam, tetapi juga dari luar negeri dengan wajah diplomasi dan ekonomi.

Penutup

Kerusuhan yang meluas ini alarm keras bagi negara. Tanpa koreksi kebijakan dan perbaikan pendekatan, potensi gelombang susulan sangat mungkin terjadi.

Sejarah Indonesia membuktikan, ketika rakyat kehilangan kepercayaan, simbol kekuasaanlah yang pertama kali jadi sasaran.

Keadilan, empati, dan keberpihakan nyata kepada rakyat adalah satu-satunya cara memulihkan legitimasi yang kini runtuh.


*Penulis adalah Alumni Pondok Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin Cirebon, dan Ketua LTN PCNU Majalengka




Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya