Berita

Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Publika

Reformasi Gaji Dewan

OLEH: SUGIYANTO*
JUMAT, 29 AGUSTUS 2025 | 06:50 WIB

GAJI dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta yang diperkirakan mencapai Rp130-139 juta per bulan sesungguhnya masih merupakan perkiraan minimal. Sebab jika dirinci lebih detail jumlahnya bisa lebih tinggi lagi.

Sejatinya, dengan cara apa pun ditekan, pendapatan dewan akan tetap besar, karena mereka memegang fungsi anggaran. 

Pemerintah pun kerap berhati-hati berhadapan dengan fungsi strategis ini. Dari sini, berbagai aturan bisa disusun agar penghasilan mereka tetap besar secara legal. 


Oleh karena itu, sebaiknya sejak awal memang dilegalkan saja gaji besar dewan itu, agar tidak menimbulkan kesan seolah-olah ada permainan tersembunyi.

Sesungguhnya, tidak ada masalah jika DPR maupun DPRD menerima gaji sebesar itu. Pada hakikatnya, gaji merupakan hak yang sah dan bagian dari rezeki. 

Bahkan sebagian politikus Kebon Sirih dan Senayan adalah sahabat saya sendiri. Akan tetapi, yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa besarnya gaji tersebut benar-benar sebanding dengan kinerja nyata yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat.

Fungsi utama lembaga perwakilan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20A UUD 1945 serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), mencakup tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. 

Di samping itu, dewan juga memiliki hak konstitusional berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Semua fungsi dan hak ini wajib dijalankan secara konsisten, profesional, dan maksimal.

Sayangnya, banyak kegiatan dewan yang justru membuat fokus utama mereka terpecah. Kunjungan kerja, sosialisasi aturan, UU, Perda, dan lainnya hingga reses memang memiliki alokasi anggaran yang besar, tetapi jika lebih menonjol daripada fungsi utama, maka substansi pengawasan dan legislasi menjadi lemah. 

Bagaimana pengawasan dapat berjalan efektif apabila anggota dewan lebih banyak berada di lapangan untuk agenda yang belum tentu mendesak, sementara di kantor mereka hadir hanya pada hari-hari tertentu?

Jika pola seperti ini memang sengaja dipelihara, maka koreksi besar harus dilakukan. Kegiatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan fungsi utama dewan sebaiknya dikurangi atau bahkan dihapus. Namun bisa tetap dijalankan hanya untuk kondisi yang benar-benar dibutuhkan untuk menjalankan pengawasan terhadap pemerintah dan penggunaan anggaran.

Sebaliknya, gaji dan tunjangan anggota dewan justru dapat ditingkatkan, bahkan disetarakan dengan pejabat tinggi di BUMN atau BUMD. Legalkan saja secara jelas melalui undang-undang atau peraturan resmi lainnya, sehingga gaji besar dewan tidak lagi ditutupi dengan berbagai embel-embel seperti dana reses, kunjungan kerja, atau kegiatan seremonial lain.

Bagi masyarakat umum, mungkin sulit untuk merinci besarnya gaji dan tunjangan dewan. Namun bagi para aktivis atau pemerhati kebijakan, hal itu justru mudah diurai, termasuk potensi adanya penyimpangan. 

Karena itu, menetapkan gaji dan tunjangan besar secara resmi dan transparan adalah pilihan yang lebih tepat, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semua komponen cukup dipaketkan secara transparan dalam gaji pokok dan tunjangan resmi. Namun, peningkatan gaji tersebut harus dibarengi dengan kewajiban mutlak untuk menjalankan fungsi konstitusional secara sungguh-sungguh demi kepentingan rakyat.

Ada syarat yang tidak boleh ditawar. Jika dengan gaji dan tunjangan besar anggota dewan masih melakukan korupsi, maka hukumannya harus seberat-beratnya. Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi dan diakui dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. 

Karena itu, pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor sangat layak dipertimbangkan, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, anggota dewan yang berkinerja buruk harus segera diberhentikan dan diganti dengan yang lebih kompeten. Persyaratan ini wajib ditegakkan tanpa kompromi. Hanya dengan cara inilah integritas lembaga perwakilan rakyat dapat dijaga, kepercayaan publik dipulihkan, serta cita-cita bangsa untuk mencapai kemakmuran benar-benar diwujudkan.

Pada hakikatnya, DPR, MPR, DPD, dan DPRD merupakan representasi rakyat. Untuk menjadi wakil yang baik, mereka harus kuat, independen, dan mandiri. Jika lembaga perwakilan lemah atau sengaja dilemahkan hingga abai menjalankan fungsi serta haknya, maka rakyatlah yang akan dirugikan.

Negara ini sudah terlalu lama terpuruk. Dengan strategi penguatan kesejahteraan anggota dewan yang dibarengi disiplin ketat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, Indonesia memiliki peluang untuk keluar dari jerat utang, membangun sistem perpajakan yang adil, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat di negeri yang sejatinya kaya raya ini.

Kuncinya terletak pada partai politik, karena dewan hanya tunduk dan patuh pada para elite partai, terutama ketua umum partai. 

Partai politik pula yang mengusulkan calon presiden dan kepala daerah. Dengan demikian, partai politik beserta ketua umumnya merupakan penentu arah dan kemajuan bangsa. 

Jika semua partai politik bersih serta para ketua umumnya jujur dan adil, maka rakyat akan sejahtera. Negara pun akan tegak sebagai bangsa yang adil, aman, dan makmur.

*Penulis adalah pemerhati politik Jakarta


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya