Berita

Eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) A.M. Hendropriyono di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2025 (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Eks Kepala BIN: Ada Campur Tangan Asing di Balik Demo Ricuh DPR

KAMIS, 28 AGUSTUS 2025 | 17:13 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) A.M. Hendropriyono menilai aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, awal pekan ini bukan semata gerakan spontan masyarakat. 

Ia menduga ada campur tangan pihak luar negeri yang menggerakkan massa. 

Hal tersebut disampaikan Hendropriyono usai bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2025. 


“Saya tidak lebih pintar. Tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main gitu. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana (luar negeri),” tegasnya kepada awak media.

Ia menjelaskan, aktor luar negeri itu tidak bergerak langsung, melainkan memanfaatkan jaringan di dalam negeri. 

Namun, kata dia, para pihak yang dipakai tersebut tidak sepenuhnya menyadari bahwa mereka sedang dijadikan alat.

“Saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Tapi pada waktunya nanti harus dibuka,” ucapnya.

Hendropriyono mengatakan pihak luar yang dimaksud berasal dari non-state actors dengan pengaruh besar terhadap kebijakan negara. 

“Sebetulnya non-state. Tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negaranya. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state," terangnya. 

Lebih lanjut ia menyebutkan sejumlah nama besar kapitalis dunia yang diduga berkaitan seperti George Soros, George Tenet, David Rockefeller, dan Michael Bloomberg.

"Non-state tapi isinya George Soros, George Tenet, David Rockefeller, Bloomberg. Baca sendirilah kaum kapitalis begitu. Itu yang usul,” paparnya.

Menurutnya, tujuan aktor-aktor tersebut tidak jauh berbeda dengan kolonialisme klasik, hanya saja metode yang digunakan lebih halus.

“Tujuannya kan sama saja. Dari dulu juga maunya menjajah. Tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Kalau kita masih diam saja ya habis kita,” tegas Hendropriyono.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa menolak kenaikan tunjangan anggota DPR berakhir ricuh pada Senin siang hingga sore. 

Massa yang terdiri dari pelajar hingga masyarakat terlibat lempar batu hingga pembakaran sepeda motor warga. 

Situasi baru mereda setelah aparat gabungan TNI-Polri menembakkan gas air mata untuk memukul mundur massa.

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya