Bupati Pati, Sudewo usai diperiksa KPK (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menerima ratusan surat dari warga Pati terkait tuntutan agar Bupati Pati Sudewo alias Sudewa ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap.
Jurubicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, sampai dengan Rabu 27 Agustus 2025 pihaknya sudah menerima kiriman kurang lebih 350 surat dari warga Pati.
"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi, karena ini menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pemberantasan korupsi, dan tentunya surat tersebut nanti akan kami buka, dalami, dan analisis isinya, yang saat ini masuk ke bagian pengaduan masyarakat," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2025.
Budi memastikan, surat-surat tersebut akan menjadi bahan pengayaan bagi KPK dalam penanganan perkara dugaan korupsi proyek jalur kereta api.
"Mengingat keluaran dari proses di pengaduan masyarakat tentu tidak hanya untuk upaya-upaya penindakan saja, tapi juga keluaran dari hasil telaah dan analisis di pengaduan masyarakat juga bisa ditindaklanjuti dengan upaya-upaya pencegahan, koordinasi dan supervisi, ataupun kegiatan-kegiatan sosialisasi kampanye melalui tugas dan fungsi di pendidikan dan peran serta masyarakat," pungkas Budi.
Sudewo telah diperiksa sebagai saksi selama 6,5 jam di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Rabu 27 Agustus 2025. Penyidik memeriksa Sudewo untuk menggali lebih dalam soal dugaan aliran uang.
Nama Sudewo dan beberapa pihak lainnya disebut bersama-sama dengan terdakwa perkara ini menerima uang suap. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan dengan terdakwa Bernard Hasibuan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah, dan terdakwa Putu Sumarjaya selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 wilayah Jawa Bagian Tengah sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Surat dakwaan itu telah dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang, Kamis, 14 September 2023.
Dalam proyek JGSS.6, Sudewo disebut menerima komitmen fee sebesar Rp720 juta. Bahkan dalam persidangan, tim JPU mengungkapkan bahwa KPK sudah menyita uang sebesar Rp3 miliar dari Sudewo.
