Berita

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

Tiga Ancaman Krisis Jika Harga Beras Melonjak

KAMIS, 28 AGUSTUS 2025 | 01:12 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tercatat ada tiga ancaman krisis yang bakal terjadi jika pemerintah nekat menaikkan harga beras di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit saat ini.

Demikian dikatakan Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 27 Agustus 2025.

Menurut Firman, pertama akan terjadi krisis ekonomi yang memicu inflasi, melemahkan daya beli dan memperburuk ekonomi. 


“Kedua, krisis politik akibat kenaikan harga pokok pangan dapat menimbulkan protes, demonstrasi dan potensi ketidakpuasan publik terhadap pemerintah,” kata Firman.

Ketiga, lanjut Firman, krisis kepercayaan pada kasus kenaikan harga pangan bisa menggerus kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan lembaga ekonomi.

Lebih lanjut Firman mencontohkan negara, seperti Haiti, Venezuela, Somalia, Suriah, Tunisia hingga Mesir yang bergejolak akibat krisis ekonomi-politik yang berujung kepada perubahan rezim.

"Sejarah dunia menunjukkan, krisis pangan bisa memicu domino runtuhnya pemerintahan. Karena itu harga pangan harus dijaga," demikian Firman.

Harga eceran tertinggi (HET) beras jenis medium resmi naik menjadi Rp 13.500/kilogram (kg). Kenaikan itu tertuang dari Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.

Dalam Kepbadan No 299/2025 itu, Bapanas menaikkan harga beras medium di semua daerah. Kenaikannya mulai dari Rp 900/kg sampai Rp 2.000/kg.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya