Berita

Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu. (Foto: Dok LP2AD)

Nusantara

LP2AD

Pramono Wajib Evaluasi RDF Bantar Gebang Sebelum Rorotan Beroperasi

RABU, 27 AGUSTUS 2025 | 00:15 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung diharapkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek Refuse Derived Fuel (RDF) Bantar Gebang di Kota Bekasi sebelum mengoperasikan RDF Rorotan di Jakarta Utara yang rencananya dilakukan pada 24 September 2025.

Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu mengatakan, keberadaan fasilitas RDF yang mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif penting sebagai bagian dari solusi pengelolaan sampah di Jakarta. 

Namun, Victor menegaskan, RDF Bantar Gebang hingga kini masih menyisakan sejumlah persoalan baik dari aspek teknis, lingkungan, maupun keberlanjutan operasionalnya.


"Pemprov DKI seharusnya belajar dari pengalaman di Bantar Gebang. Ada berbagai masalah yang perlu dievaluasi, mulai dari efektivitas pengolahan sampah, daya tampung, hingga dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat sekitar," kata Victor dalam keterangan elektroniknya di Jakarta, Rabu 27 Agustus 2025.

Victor menambahkan, tanpa adanya evaluasi yang transparan, proyek RDF Rorotan berpotensi mengulang permasalahan yang sama dan membebani keuangan daerah. 

"RDF Rorotan harus dipastikan benar-benar siap, bukan hanya sekadar proyek seremonial. Evaluasi RDF Bantar Gebang menjadi kunci agar Pemprov DKI bisa menghadirkan solusi yang berkelanjutan bagi pengelolaan sampah Jakarta," kata Victor.

Lebih lanjut, Victor mendesak Pramono Anung membentuk tim independen yang melibatkan akademisi, praktisi lingkungan, serta masyarakat sipil untuk melakukan kajian kritis. 

Hal ini bertujuan untuk memastikan RDF Bantar Gebang yang digadang-gadang bisa mengolah 2.000 ton sampah menjadi 700-750 ton energi alternatif sudah direalisasikan dengan baik. 

Kemudian, perlu dibuka juga berapa hasil penjualan energi alternatif tersebut dan perlu dipastikan sudah masuk menjadi salah sumber pandapatan daerah. 

"Keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat bisa menilai apakah RDF memang efektif sebagai solusi atau hanya menambah masalah baru," pungkas Victor.



Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya