Berita

Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu. (Foto: Dok LP2AD)

Nusantara

LP2AD

Pramono Wajib Evaluasi RDF Bantar Gebang Sebelum Rorotan Beroperasi

RABU, 27 AGUSTUS 2025 | 00:15 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung diharapkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek Refuse Derived Fuel (RDF) Bantar Gebang di Kota Bekasi sebelum mengoperasikan RDF Rorotan di Jakarta Utara yang rencananya dilakukan pada 24 September 2025.

Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu mengatakan, keberadaan fasilitas RDF yang mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif penting sebagai bagian dari solusi pengelolaan sampah di Jakarta. 

Namun, Victor menegaskan, RDF Bantar Gebang hingga kini masih menyisakan sejumlah persoalan baik dari aspek teknis, lingkungan, maupun keberlanjutan operasionalnya.


"Pemprov DKI seharusnya belajar dari pengalaman di Bantar Gebang. Ada berbagai masalah yang perlu dievaluasi, mulai dari efektivitas pengolahan sampah, daya tampung, hingga dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat sekitar," kata Victor dalam keterangan elektroniknya di Jakarta, Rabu 27 Agustus 2025.

Victor menambahkan, tanpa adanya evaluasi yang transparan, proyek RDF Rorotan berpotensi mengulang permasalahan yang sama dan membebani keuangan daerah. 

"RDF Rorotan harus dipastikan benar-benar siap, bukan hanya sekadar proyek seremonial. Evaluasi RDF Bantar Gebang menjadi kunci agar Pemprov DKI bisa menghadirkan solusi yang berkelanjutan bagi pengelolaan sampah Jakarta," kata Victor.

Lebih lanjut, Victor mendesak Pramono Anung membentuk tim independen yang melibatkan akademisi, praktisi lingkungan, serta masyarakat sipil untuk melakukan kajian kritis. 

Hal ini bertujuan untuk memastikan RDF Bantar Gebang yang digadang-gadang bisa mengolah 2.000 ton sampah menjadi 700-750 ton energi alternatif sudah direalisasikan dengan baik. 

Kemudian, perlu dibuka juga berapa hasil penjualan energi alternatif tersebut dan perlu dipastikan sudah masuk menjadi salah sumber pandapatan daerah. 

"Keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat bisa menilai apakah RDF memang efektif sebagai solusi atau hanya menambah masalah baru," pungkas Victor.



Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya