Berita

Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu. (Foto: Dok LP2AD)

Nusantara

LP2AD

Pramono Wajib Evaluasi RDF Bantar Gebang Sebelum Rorotan Beroperasi

RABU, 27 AGUSTUS 2025 | 00:15 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung diharapkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek Refuse Derived Fuel (RDF) Bantar Gebang di Kota Bekasi sebelum mengoperasikan RDF Rorotan di Jakarta Utara yang rencananya dilakukan pada 24 September 2025.

Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu mengatakan, keberadaan fasilitas RDF yang mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif penting sebagai bagian dari solusi pengelolaan sampah di Jakarta. 

Namun, Victor menegaskan, RDF Bantar Gebang hingga kini masih menyisakan sejumlah persoalan baik dari aspek teknis, lingkungan, maupun keberlanjutan operasionalnya.


"Pemprov DKI seharusnya belajar dari pengalaman di Bantar Gebang. Ada berbagai masalah yang perlu dievaluasi, mulai dari efektivitas pengolahan sampah, daya tampung, hingga dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat sekitar," kata Victor dalam keterangan elektroniknya di Jakarta, Rabu 27 Agustus 2025.

Victor menambahkan, tanpa adanya evaluasi yang transparan, proyek RDF Rorotan berpotensi mengulang permasalahan yang sama dan membebani keuangan daerah. 

"RDF Rorotan harus dipastikan benar-benar siap, bukan hanya sekadar proyek seremonial. Evaluasi RDF Bantar Gebang menjadi kunci agar Pemprov DKI bisa menghadirkan solusi yang berkelanjutan bagi pengelolaan sampah Jakarta," kata Victor.

Lebih lanjut, Victor mendesak Pramono Anung membentuk tim independen yang melibatkan akademisi, praktisi lingkungan, serta masyarakat sipil untuk melakukan kajian kritis. 

Hal ini bertujuan untuk memastikan RDF Bantar Gebang yang digadang-gadang bisa mengolah 2.000 ton sampah menjadi 700-750 ton energi alternatif sudah direalisasikan dengan baik. 

Kemudian, perlu dibuka juga berapa hasil penjualan energi alternatif tersebut dan perlu dipastikan sudah masuk menjadi salah sumber pandapatan daerah. 

"Keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat bisa menilai apakah RDF memang efektif sebagai solusi atau hanya menambah masalah baru," pungkas Victor.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya