Berita

Ketua MPP PKS Mulyanto. (Foto: Dokumen Pribadi)

Bisnis

PKS: Danantara Jangan Rangkap Tugas sebagai SWF

SELASA, 26 AGUSTUS 2025 | 21:02 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Danantara diharapkan tidak rangkap tugas dan terlibat dalam pembiayaan ulang dan penyelesaian utang BUMN strategis.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Mulyanto dalam menyikapi beban kerja Danantara. 

“Fungsi Danantara sebaiknya difokuskan sebagai induk BUMN saja tanpa rangkap tugas sebagai Sovereign Wealth Fund atau pengelola dana investasi,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 26 Agustus 2025.


Ia mengatakan Danantara sebaiknya fokus dalam menangani efisiensi dan strategi perbaikan manajemen terutama dalam hal penyelamatan keuangan PT. KAI yang terbebani utang PT. KCIC.

“Jadi tidak sampai ke urusan penjajakan intensif bersama PT KAI untuk merampungkan masalah utang dan kerugian PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai operator Whoosh,” jelasnya.

Fungsi sebagai SWF, menurut Mulyanto, biarlah dijalankan oleh Indonesia Investment Authority (INA) yang sampai hari ini terbukti konsisten dan berkinerja baik dalam menjalankan fungsi itu.  

“Penataan ini penting agar tugas Danantara dalam pendayagunaan aset, peningkatan efisiensi, dan daya saing BUMN di pasar regional dapat benar-benar dijalankan secara fokus. Tidak dipusingkan oleh tugas-tugas lain,” tutupnya.

Danantara kerap terlibat dalam pembiayaan ulang (refinancing) dan penyelesaian beban utang BUMN strategis, seperti proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (KCIC/Whoosh) dan restrukturisasi Garuda. 

Kondisi ini menyebabkan peran Danantara lebih banyak berfungsi sebagai "pemadam kebakaran” ketimbang SWF yang profit-oriented. 

Di sisi lain, INA telah terbukti bekerja efektif sebagai SWF, dengan rekam jejak investasi di sektor infrastruktur, energi hijau, digital, dan kesehatan, serta kemampuan menarik co-investor global.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya