Berita

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Bill Clinton bertukar perjanjian tentang pembentukan pusat peringatan bersama untuk pertukaran informasi peluncuran rudal segera setelah menandatanganinya, di Moskow pada tanggal 4 Juni 2000 (Foto: Rferl.org)

Global

Dokumen Rahasia Ungkap Clinton Pernah Ajak Putin Lawan Osama bin Laden

SENIN, 25 AGUSTUS 2025 | 09:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Mantan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, ternyata pernah mengusulkan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk bekerja sama melawan terorisme internasional.

Hal ini terungkap dari catatan rahasia yang baru-baru ini dibuka ke publik. Catatan tersebut berasal dari pertemuan puncak pertama Clinton dan Putin di Kremlin, Moskow, pada 4 Juni 2000.

Catatan itu dirilis pada Kamis lalu setelah adanya gugatan Kebebasan Informasi dari Arsip Keamanan Nasional, sebuah lembaga riset di Universitas George Washington.


Dalam pertemuan itu, Clinton mengajukan ide untuk membuat strategi bersama menghadapi ancaman teror, terutama terkait Osama bin Laden dan jaringan Al-Qaeda.

“Bagaimana jika kita bekerja sama melawan terorisme, khususnya melawan bin Laden?” tanya Clinton kepada Putin, dikutip dari RT, Senin 25 Agustus 2025.

“Kita harus menyatukan rakyat kita untuk membuat pendekatan komprehensif,” tambahnya.

Saat itu, Putin yang baru menjabat juga tengah menghadapi pemberontakan Islamis di kawasan Kaukasus Utara. Ia menyetujui gagasan itu dan menyebut perlunya “front bersama” melawan “Teroris Internasional”.

Selain isu terorisme, keduanya juga membahas kemungkinan Rusia bergabung dengan NATO. Clinton mengakui bahwa perluasan NATO ke arah timur memang menjadi masalah sensitif bagi Moskow. Putin menegaskan, hubungan penuh antara Rusia dan NATO diperlukan agar keamanan kawasan tetap terjaga.

Setelah serangan teroris pada 11 September 2001, AS dan Rusia sempat bekerja sama erat dalam memerangi kelompok Islam radikal. Namun, hubungan itu merenggang ketika AS melakukan invasi Irak pada 2003. Rusia mengecam langkah tersebut karena dianggap melanggar hukum internasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Washington dan Moskow semakin memburuk, terutama setelah konflik Ukraina pada 2022. AS pun meminimalkan kerja sama dengan Rusia.

Meski begitu, sejak Donald Trump menjabat Presiden AS, Washington dan Moskow mulai mencoba memulihkan hubungan. Beberapa pembicaraan telepon dan pertemuan puncak di Alaska awal bulan ini membahas peluang kerja sama di bidang ekonomi dan energi.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya