Berita

Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo. (Foto: Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta)

Nusantara

Berikut Langkah Pemprov DKI Atasi Kemacetan di Jalan TB Simatupang

MINGGU, 24 AGUSTUS 2025 | 01:59 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo mengatakan rapat terbatas antara Gubernur Pramono Anung dan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) menghasilkan sejumlah langkah strategis untuk mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Jalan TB Simatupang.

“Bapak Gubernur Pramono Anung menggelar rapat terbatas guna mendapatkan laporan lapangan yang lengkap, merumuskan solusi, sekaligus memberikan instruksi. Beliau telah mengarahkan beberapa langkah yang akan segera ditindaklanjuti," kata Yustinus dalam keterangan resmi yang diterima redaksi di Jakarta pada Sabtu, 23 Agustus 2025.

Lanjut dia, langkah penanganan yang disiapkan ada jangka pendek dan menengah. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek galian yang tengah berlangsung, yaitu proyek IPALD Perumda Paljaya sepanjang 7 km di Cilandak serta proyek perpipaan Rusun Tanjung Barat sepanjang 4 km. Kedua proyek penting ini ditargetkan rampung pada Oktober dan November 2025. 


Kedua, percepatan pengerjaan PAM Jaya dan Paljaya. Pramono menginstruksikan mempercepat pekerjaan dengan sistem 24 jam non-stop, memperpendek pagar proyek, menempatkan flagman, dan langkah teknis lainnya.

Ketiga, koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengatur buka-tutup pintu masuk/keluar tol pada jam sibuk guna mengurangi penumpukan kendaraan.

"Keempat optimalisasi area publik dengan memanfaatkan area yang masih tersedia sebagai halte atau parkir sementara agar kendaraan umum tidak menumpuk di pinggir jalan saat menaikkan dan menurunkan penumpang," jelas Yustinus.

Kelima, pemanfaatan trotoar sementara di area terdampak proyek untuk memperlebar ruas jalan, terutama di titik penyempitan (bottleneck), mengingat trotoar di lokasi tersebut saat ini belum dapat digunakan pejalan kaki.

Keenam, sinergi antar-lembaga untuk memperkuat koordinasi lapangan secara terpadu antara Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, MRT Jakarta, Transjakarta, dan instansi terkait lainnya.

Ketujuh, informasi lalu lintas lewat kerja sama dengan Google dan platform navigasi lain untuk menampilkan kondisi terkini mengenai proyek yang berlangsung, sekaligus memberikan rute alternatif bagi pengguna jalan.

Lalu, solusi jangka menengah yakni mengkaji pembangunan underpass atau flyover di perempatan besar sepanjang Jalan TB Simatupang untuk mengendalikan arus lalu lintas.

Dengan cara di atas, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat segera mengurai kemacetan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan di kawasan TB Simatupang.

Tidak lupa, kepada masyarakat, Yustinus menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan akibat kemacetan di kawasan TB Simatupang.

"Kepada warga Jakarta, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami juga mengimbau masyarakat untuk beralih ke transportasi umum agar volume kendaraan di jalan dapat berkurang,” tuturnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya