Rapat Kominda Pati di Ruang Kembangjoyo Setda Pati pada Rabu, 20 Agustus 2025. (Foto: RMOLJateng/Setyo Nugroho)
Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Pati menggelar rapat koordinasi di Ruang Rapat Kembangjoyo Setda Pati pada Rabu, 20 Agustus 2025.
Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Pj Sekda Pati Riyoso itu membahas dinamika keamanan pasca aksi unjuk rasa 13 Agustus yang sempat mencuat ke pemberitaan nasional.
Hadir unsur Forkopimda, DPRD, Kejaksaan, TNI-Polri, tokoh agama, hingga organisasi kemasyarakatan.
Kapolres Pati melalui Wakapolres Pati, AKBP Petrus Parningotan Silalahi, dalam rapat tersebut menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh harus dilakukan untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Pasca-kejadian itu, masyarakat seolah-olah melihat Kabupaten Pati dalam kondisi mencekam. Hal ini jelas berdampak pada rasa aman warga dan berimbas pada roda perekonomian,” ujar Petrus dikutip
Kantor Berita RMOLJateng, Jumat, 22 Agustus 2025.
Ia juga menyoroti dampak terhadap iklim investasi.
“Para investor tentu berpikir ulang untuk masuk ke Pati bila keamanan dianggap tidak kondusif. Karena itu, mari kita kompak menjaga situasi yang aman agar Pati tetap menjadi daerah yang ramah investasi,” tambahnya.
Lebih jauh, Wakapolres menegaskan pentingnya koordinasi berkelanjutan antar lembaga.
“Melalui forum Kominda ini kita bisa menyamakan persepsi. Jangan sampai masyarakat terus terprovokasi oleh isu liar di media sosial. Kita harus hadir memberi kepastian bahwa situasi sudah terkendali,” katanya.
Ia juga mengingatkan adanya isu baru terkait posko donasi di depan Alun-alun Pati.
“Kegiatan penggalangan dana ini jangan sampai menjadi celah gangguan kamtibmas. Polisi bersama TNI sudah melakukan pemantauan, namun pendekatan persuasif lebih diutamakan agar tidak menimbulkan keributan baru,” jelasnya.
Selain itu, AKBP Petrus menekankan pentingnya keterlibatan semua unsur masyarakat.
“Menjaga keamanan tidak bisa dilakukan hanya oleh aparat. Ulama, ormas, dan tokoh masyarakat harus kita libatkan dalam
cooling system, sehingga warga merasa diperhatikan dan tidak mudah terprovokasi,” imbuhnya.
Sejalan dengan itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati, Hardi, mengingatkan bahwa proses politik terkait tuntutan masyarakat kini sudah ditangani melalui pembentukan Pansus Hak Angket.
“Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa prosesnya sedang berjalan di DPRD. Jangan sampai ada aksi tambahan yang justru memicu kegaduhan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua PBNU Kabupaten Pati, KH. Yusuf Hasyim, menekankan pentingnya peran tokoh agama dalam meredam ketegangan sosial.
Ia menyebut FKUB dan ormas siap membantu mengaktifkan kegiatan keagamaan sebagai penyejuk.
“Media sosial sering memperkeruh keadaan, maka counter positif harus kita lakukan bersama,” tegasnya.
